Sri Mulyani: Aliran Modal Masuk Indonesia Bakal Seret pada Semester II 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati menuturkan, semester II 2024 aliran modal yang akan masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia relatif terbatas.

Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi geopolitik yang terjadi belum menunjukkan tanda-tanda mereda, adanya siklus Pemilu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, rencana penurunan suku bunga yang dilakukan Fed Fund Rate, hingga US Treasury yang yield-nya masih bertahan tinggi.

"Maka kita melihat aliran modal yang akan masuk ke negara-negara berkembang dan emerging, termasuk Indonesia menjadi relatif terbatas," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dia menuturkan, situasi tersebutlah yang menjadi pembahasan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Karena hal ini membutuhkan respons kebijakan dari KSSK, baik dari sisi fiskal di Kementerian Keuangan, moneter di Bank Indonesia, OJK dari sisi pengawasan dan regulasi sektor keuangan, dan LPS sebagai lembaga penjamin simpanan.

"Kita berempat perlu makin mempererat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk merespons situasi yang masih sangat meningkat risikonya untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian Indonesia," ujar dia.

Namun, disamping itu, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II-2024 masih terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi.

Terjaganya stabilitas sistem keuangan tersebut, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih positif, inflasi terjaga, hingga perkembangan pasar keuangan yang semakin baik. Selain stabilitas sistem keuangan Indonesia terjaga baik perekonomian RI juga masih stabil di kisaran 5 persen.

Misalnya, pada kuartal I-2024 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11 persen secara tahunan (year-on-year). Menkeu pun optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2024 masih akan berada di atas 5 persen. "Kami memperkirakan untuk triwulan ke-III, berarti antara April, Mei, Juni, yang sudah selesai, akan tumbuh di 5,0 persen atau bahkan sedikit di atas 5 persen year on year," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati, mengatakan memasuki kuartal III-2024 tekanan ketidakpastian global dan risiko geopolitik sudah mulai mengalami penurunan. Namun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mewaspadai hal tersebut, lantaran pada awal Agustus 2024 ini kondisi geopolitik mulai ada peningkatan lagi.

"Seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi. Kalau kita lihat memasuki triwulan ketiga 2024, tekanan yang terpantau mulai sedikit meredah, namun Minggu ini melihat kondisi geopolitik ada uptick (peningkatan) lagi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Oleh karena itu, KSSK yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus melakukan koordinasi untuk meningkatkkan kewaspadaan seiring dengan masih sangat dinamisnya kondisi perekonomian global dan nasional.

"Berbagai faktor risiko yang berkembang tetap perlu untuk kita cermati dan diantisipasi oleh kami berempat, yaitu saya Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan," ujar dia.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, ketidakpastian pasar keuangan global juga masih tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang memang relatif stabil, tetapi lemah.

"Tetap rendah, lemah dalam hal ini. Jadi tahun 2024 kita semuanya melihat dan memahami semua outlook yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah stabil tapi itu di level yang lemah," tutur dia.

Berdasarkan laporan yang terbaru dari World Economic Outlook pada periode Juli 2024 oleh International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,2% pada 2024. Dia menuturkan, proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,3%, padahal 2023 IMF meramal, tahun tersebut merupakan tahun yang gelap.

"Ini artinya apa? 3,2% itu lebih lemah 3,3% yang tumbuh pada 2023. Mungkin teman-teman media ingat tahun lalu oleh Managing Director IMF Kristalina sudah dianggap sebagai tahun yang gelap. Jadi kalau tahun 2024 ini outlooknya 3,2% ini berarti pertumbuhan ekonomi dunia masih stagnan lemah, dan bahkan lebih lemah dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.

Sebelumnya, menjelang masa-masa akhir pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memuji kinerja perekonomian Indonesia yang bertahan kuat di tengah gejolak geopolitik di berbagai negara.

Dalam Penyampaikan LHP LKPP BPK RI pada Senin (8/7/2024), Jokowi kembali menyoroti situasi dunia yang dalam beberapa tahun terakhir dibayangi gejolak geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, juga perubahan iklim. 

"Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini, diperkirakan hanya tumbuh 3,2% dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," ungkap Jokowi dalam kegiatan BPK yang disiarkan pada Senin, 8 Juli 2024.

"Alhamdulillah patut kita syukuri ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11% inflasi tetap terjaga karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga memuji pelaksanaan pemilu beberapa waktu lalu yang juga berjalan dengan baik. Menurut dia, sederet kemajuan tersebut dapat menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk terus tumbuh lebih tinggi dan kompetitif.

"Kita harus lincah cepat dan taktis mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu ,memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang dan tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses," pungkas Presiden Jokowi.