Guyana dan Mozambik Lebih Sukses Tarik Investor Migas, Indonesia Bakal Nyontek

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji penyederhanaan kebijakan di sektor hulu migas, guna menciptakan daya tarik investasi bagi pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dalam hal ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyoroti skema kebijakan sederhana yang diterapkan Guyana dan Mozambik. Itu jadi sebab banyak KKKS yang kabur ke dua negara kecil tersebut.

"Banyak KKKS lari ke tempat lain ya, Guyana contohnya, kemudian Mozambik. Mereka keluarkan skema yang simple, yaitu tax dan royalti saja," kata Arifin di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Sementara dari sisi peraturan di Indonesia, sambungnya, KKKS masih dikenakan sejumlah tarif pajak, mulai dari indirect taxes, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga bea masuk.

"Sehingga kita sedang perbaiki PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan," imbuhnya.

Kendati begitu, Arifin menambahkan, pengenaan PBB untuk kegiatan eksploitasi hulu migas tidak akan dihapus. Namun, skemanya akan diubah demi memantik minat investasi lebih besar, yakni hanya dikenakan pada sisi lifting untuk bagian KKKS.

"Jadi harusnya hanya dikenakan pada lifting bagian KKKS saja, tapi yang punya pemerintah selama ini juga dikenakan, jadi dua kali ya. Ini lah memang policy baru yang kita upayakan. Pajak-pajak yang terlalu banyak membebani itu akan disesuaikan supaya tidak numpuk lah pajaknya," terangnya.

Selain itu, pemerintah bakal menyederhanakan komponen pada Production Sharing Contract (PSC) jenis gross split, dari 13 komponen menjadi hanya 5 komponen.

Ada juga rencana menambah pembagian bagi kontraktor dalam rangka menciptakan daya tarik. Sebagai contoh, Arifi menyebut untuk pengeboran migas non konvensional (MNK) bisa mendapat split yang lebih besar, dengan alasan ongkos yang lebih tinggi.

"MNK itu bisa dapat lebih besar karena cost-nya banyak, risiko tinggi. PSC-nya juga itu gross split, karena kalau cost recovery ada prosedur yang butuh waktu lama," jelas Arifin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, China berminat menjalin kerjasama dengan PT Pertamina EP untuk mendongkrak produksi minyak di 5 lapangan.

Arifin menyebut, China Petroleum & Chemical Corporation alias Sinopec telah mengungkapkan ketertarikannya untuk masuk ke 5 lapangan yang dikelola Pertamina EP.

"Kemudian untuk kerjasama penerapan teknologi, kita kerjasama dengan China. Ini sudah ada respons dari Sinopec untuk 5 lapangan Pertamina EP," ujar Arifin di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

 Adapun kelima lapangan Pertamina EP dimaksud yakni Lapangan Rantai, Tanjung, Pamusian, Jirak, dan Zulu. Pemerintah dan Sinopec tengah berproses dengan mekanisme perjanjian kerjasama operasi (KSO) model baru yang lebih menarik dan fleksibel dengan menjaga keekonomian dan risiko bagi partner.

Arifin menyampaikan, salah satu lapangan tersebut berlokasi di lepas pantai dekat Bekasi, yakni Zulu yang terletak di Blok Offshore North West Java (ONWJ).

"Zulu ini di ONWJ, depannya Bekasi. Ya china Sinopec punya kemampuan. Kita sudah ke sana, sekarang tinggal menunggu follow up," imbuh dia.

Untuk diketahui, Sinopec sedang proses bekerja sama dengan Pertamina untuk penerapan teknologi dan upaya peningkatan produksi pada 5 kandidat lapangan migas.

Opsi mekanismenya melalui Kerja Sama Operasi (KSO) model baru/modifikasi antara Pertamina dan Sinopec, yang berdasarkan evaluasi merupakan skema yang lebih cepat, fleksibel, dan tetap menarik.

Saat ini statusnya sedang proses izin pembukaan data migas, kemudian confidentiality agreement (CA) antara Pertamina-Sinopec. Selanjutnya pengiriman Tim Teknis Sinopec untuk studi ke 5 lapangan Pertamina dalam rangka menentukan pilihan lapangan dan teknologi yang akan diterapkan per lapangan.

"Hal tersebut sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, bahwa Direktorat Jenderal Migas, SKK Migas dan Pertamina agar koloborasi mendorong kerja sama dengan perusahaan China ini berjalan lebih cepat," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto beberapa waktu lalu.