YLKI Minta Pemerintah Permudah Regulasi Masyarakat Pasang Panel Surya

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah mengatur lebih mudah pemasangan panel surya oleh masyarakat. Hal ini untuk mendorong penggunaan energi yang ramah lingkungan.

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi menyatakan, energi surya menjadi yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Meski begitu, perlu dukungan regulasi yang memudahkan agar masyarakat bisa menggunakannya dalam skala rumahan.

"Salah satu sumber EBET yang tersedia dan mudah diakses konsumen adalah energi surya. YLKI mendorong semua pihak untuk menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan menginstalasi energi surya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka,” ungkap Tulus dalam dikusi YLKI, di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia mengatakan, situasi Indonesia ini membutuhkan pendekatan pembangkit energi terdesentralisasi dengan memanfaatkan potensi sumber energi lokal. Pembangkit berbasis energi terbarukan seperti energi surya menjadi pilihan potensial untuk memperkuat akses energi di Indonesia karena potensinya yang mencapai 3.000-20.000 GWp.

"Dari kacamata konsumen, penggunaan energi baru terbarukan (EBET) sangat penting. YLKI menyatakan bahwa penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab konsumen untuk mewujudkan pola konsumsi yang berkelanjutan (sustainable consumption)," paparnya.

Ada 2 poin penting yang disorotinya. Pertama, pembukaan akses informasi soal pemanfaatan energi terbarukan secara mandiri. Kedua, dukungan tergadal kebijakan energi yang harus digalakkan.

Senada, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum menyebutkan energi surya merupakan sumber energi yang demokratis.

"Dari beragam contoh pengembangan energi surya di Indonesia, terdapat empat catatan penting untuk memastikan dampaknya berkelanjutan, yaitu (1) berorientasi pada pengguna dan dampaknya, (2) identifikasi sistem yang sesuai dengan konteks lokal, (3) pendampingan berkelanjutan bagi komunitas dan masyarakat, serta (4) pengelolaan yang profesional," kata Citra.

Selain itu, pemetaan sumber pembiayaan inovatif perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengembangan energi surya direalisasikan dengan optimal. Misalnya, dana desa, iuran swadaya masyarakat, dan program-program corporate social responsibility (CSR).

Edukasi

Sementara itu Manajer Komunikasi dan Kampanye Koaksi Indonesia, Fitrianti Sofyan, menilai edukasi publik untuk pengembangan PLTS juga perlu mendapatkan perhatian serius. 

Minimnya pengetahuan publik atas informasi energi yang berkelanjutan ini tentunya akan berbanding lurus dengan permintaan. Sehingga diperlukan upaya edukasi melalui berbagai medium dengan bahasa yang mudah dipahami.

"Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia tahun 2019 diketahui bahwa 64% responden pernah melihat teknologi energi terbarukan, namun tidak merasa relevan dengan kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Vice President Penjualan PT PLN (Persero), Rahmi Handayani, menjelaskan ada kenaikan pelanggan PLTS atap menjadi cerminan minat masyarakat menggunakan energi surya. Sejak 2018—2024 jumlah pelanggan PLTS atap naik 15 kali, dari 609 menjadi 9.324 pelanggan. 

Secara kapasitas juga naik dari 2 MWp pada 2018 menjadi 197 MWp pada tahun 2024, atau naik sebanyak 98 kali.

"Minat masyarakat pada PLTS atap tinggi juga. Terlihat dari kuota PLTS atap pada Juli 2024 yang terjual sebanyak 88 persen atau 901 MWp," kata Rahmi.

Terdapat potensi pemanfaatan energi surya dalam berbagai kondisi. Tren adopsi PLTS atap juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir.

Kerja sama berbagai pihak melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait untuk mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya memanfaatkan energi surya dibutuhkan.