AHY: Realisasi Investasi Asing di IKN Butuh Kepastian Hukum soal Tanah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kepastian hukum terkait pertanahan guna mempercepat serta meningkatkan minat investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita membutuhkan foreign direct investment untuk mempercepat pembangunan, termasuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN harus memberikan dukungan penuh dalam memastikan kepastian hukum atas tanah," ungkap AHY saat mengunjungi Kantor Pertanahan Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari ANTARA pada Minggu (11/8/2024).

Untuk mempercepat realisasi investasi asing di IKN, AHY mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap berbagai area di ibu kota baru tersebut. Pemetaan ini mencakup kontur tanah, kondisi geografis, demografi, dan keadaan masyarakat di sekitar IKN.

Langkah ini diambil untuk mendukung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam upayanya menarik sebanyak mungkin investasi asing.

Pendekatan Humanis

AHY menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN selalu mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan masalah pertanahan di IKN.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara percepatan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemajuan masyarakat lokal.

"Keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kelestarian lingkungan hidup dan eksistensi masyarakat lokal adalah pendekatan yang kami lakukan," jelas AHY.

Sebelumnya, AHY juga menyampaikan bahwa pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih terus diupayakan agar segera tuntas. Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN, terus memantau dan mengawal proses tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Minggu, (11/8/2024). Rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 14.00 WIB.

Dikutip dari keterangan tertulis, setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jokowi akan langsung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Presiden akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.

"Presiden akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.