Jokowi Reshuffle Kabinet Lagi, Apa Dampaknya ke Ekonomi Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga orang menteri baru di kabinetnya dan satu wakil menteri. Mereka yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi.

Kemudian, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai, reshuffle atau pergantian menteri di kabinetnya menjelang berakhirnya kepemimpinan Jokowi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

"Sebenarnya secara ekonomi sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan Jokowi untuk mengubah keadaan, baik untuk tahun ini atau sampai APBNP tahun depan," kata Ronny kepada Liputan6.com, Senin (19/8/2024).

Menurut Ronny, segala pergantian dan utak-atik personel di dalam pemerintahan jauh lebih tepat dimaknai dalam kacamata politik dan kepentingan kelancaran peralihan kekuasaan. Misalnya untuk penggantian Menkumham Yasona Laoly sangat terkait dengan rivalitas Jokowi dan PDIP yang semakin meningkat belakangan.

Sehingga kursi Yasona bisa dialihkan kepada Gerindra, sebagai partai utama di dalam koalisi pendukung presiden terpilih, Prabowo. Kemudian, beralihnya Bahlil bisa dimaknai bahwa ia akan tetap bertahan di dalam kabinet baru dan berpeluang berada pada posisi yang sama untuk kabinet baru nanti.

Namun demikian, berpindahnya Bahlil ke ESDM juga tidak akan memberikan perubahaan signifikan pada kebijakan energi pemerintah Jokowi.

"Tapi lebih kepada batu loncatan untuk persiapan kebijakan pemerintahan baru nantinya dari sektor energi, dalam pengertian Bahlil akan membuka peluang lebih besar kepada gerbong ekonomi politik Prabowo untuk masuk ke sektor ini," ujarnya.

Sementara itu, dengan masuknya Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi juga tak akan terlalu banyak berpengaruh dalam memperbaiki kinerja investasi nasional  pemerintahan Jokowi. Maka, masuknya Rosan yang berlatar ketua pemenangan Prabowo Gibran, adalah representasi kepentingan pemerintahan baru ketimbang pemerintahan Jokowi.

"Jadi, pergantian kabinet setelah Pilpres tempo hari, yakni sejak AHY masuk kabinet, semuanya bermakna politik di satu sisi dan sangat sedikit memberikan imbas ekonomi kepada kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi di sisi lain," kata dia.

Alhasil dengan kata lain, penambahan kabinet dan reshuffle kabinet pasca Pilpres tempo hari adalah semacan transisi pemerintahan secara halus dari gerbong politik lama yang mendukung Jokowo-Maaruf kepada koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Apalagi dengan pendirian lembaga baru seperti Badan Gizi Nasional. Itu jelas-jelas pengambil alihan secara halus pemerintahan Prabowo-Gibran atas sisa masa pemerintahan Jokowi-Maaruf.

"Jadi bagi saya, tak ada signifikansi ekonominya sama sekali. Tidak akan memberi perubahan apa-apa pada pertumbuhan ekonomi tahun ini, misalnya, atau perbaikan kinerja fiskal, misalnya lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada Senin, (19/8/2024) hari ini. Pelantikan menteri akan dilakukan di Istana Negara Jakarta, pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com dari sumber pemerintahan, Jokowi akan mengganti tiga posisi menteri di kabinetnya. Jokowi dikabarkan mencopot Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM.

Posisi Yasonna akan digantikan oleh Politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Atgas. Selanjutnya, posisi Menteri ESDM yang dijabat Arifin Tasrif akan digantikan Bahlil Lahadalia.Sementara itu, posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM akan diisi Rosan Roeslani. Dia merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi juga dikabarkan akan melantik wakil menteri, Kepala Badan Gizi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan. Badan Gizi dan Badan Komunikasi Kepresidenan merupakan badan baru yang dibentuk Jokowi pada Agustus 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. Meski tak membenarkan isu tersebut, Jokowi menyebut reshuffle bisa dilakukan apabila dibutuhkan.

"Ya (reshuffle kabinet) kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan," kata Jokowi kepada wartawan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2024).

Jokowi menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Saat ditanya apakah reshuffle kabinet diperlukan dalam waktu dekat, dia tak menjawab.

"Saya masih punya hak prerogatif itu (reshuffle kabinet)," ujar dia.

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mencuat. Salah satu yang santer terkena reshuffle adalah menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

Menanggapi kadernya bakal diganti, PDIP pun angkat bicara. Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.

"Ya nggak ada masalah, tinggal berapa hari," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Plaza Timur Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (18/8/2024).

Hasto mengisyaratkan PDI Perjuangan bakal mengambil langkah lebih dahulu sebelum reshuffle kabinet benar-benar terjadi. Namun, Hasto tak membeberkan hal ini secara gamblang.

"(Kita) malah bisa siap-siap bersih-bersih lebih awal," tandas dia.