Hati-hati Sahkan RUU Pilkada, Investasi Bisa Jadi Korban

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang demonstasi berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Demo ini menyuarakan kritik keras terhadap DPR RI terkait keputusan yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia dalam Pilkada 2024.

Sejumlah ekonom pun ikut bersuara mengenai polemik terkait revisi RUU Pilkada yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cepat ini. Salah satunya adalah  Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

Menurutnya, keputusan yang gegabah yang dilakukan DPR bisa menambah beban berat bagi ekonomi Indonesia dan dikhawatirkan investasi yang masuk pun juga nanti makin tidak berkualitas.

"Nah ini ditambah dengan huru hara di dalam RUU Pilkada ini, ini justru menambah beban berat bagi perekonomian kita. Jadi DPR harus hati-hati karena ini punya implikasi serius kepada perekonomian, khawatir investasi yang masuk pun juga nanti makin tidak berkualitas. Jadi memang diharapkan DPR tidak mengambil keputusan yang fatal," kata Bhima kepada media, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan jika keputusan ini final, hal itu dapat menciptakan instabilitas politik dan risiko ketidakpastian, terutama jika prosedur pilkada dianggap cacat oleh masyarakat atau publik.

Sehingga dikhawatirkan banyak daerah yang sedang ada pemilihan itu menjadi kurang menarik di mata para investor.

"Akhirnya mereka juga mungkin berpikir untuk menunda investasinya atau yang terburuk mereka akan cari negara lain yang dianggap punya stabilitas politik dan juga stabilitas dari sisi kepastian hukum," jelas dia.

 

Bhima juga menyoroti dampak dari revisi RUU Pilkada bukan hanya soal ekonomi eksternal, tetapi juga terkait dengan transisi politik, tim ekonomi yang akan ditunjuk, serta keberlanjutan proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program Makan bergizi Gratis.

"Karena kan ini banyak daerah Pilkada serentak, jadi sangat menentukan. Sementara investasi itu juga bergantung dari misalnya political will dari tiap kepala daerah untuk kemudian menciptakan iklim investasi yang bagus di tiap daerahnya," pungkas dia.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com

Kabar mengejutkan datang dari aktor papan atas Indonesia, Reza Rahadian. Kali ini, bukan tentang film terbaru atau penghargaan yang diraihnya, melainkan aksi demo RUU Pilkada yang dia lakukan di depan Gedung DPR RI.

Reza, yang dikenal luas sebagai bintang film 'Habibie & Ainun' dan peraih 5 Piala Citra, turun ke jalan untuk menyuarakan kritik keras terhadap DPR RI terkait keputusan yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia dalam Pilkada 2024.

Dalam orasinya yang dilakukan di atas sebuah mobil, Reza Rahadian menyatakan kekecewaannya terhadap DPR yang dinilai mengabaikan keputusan MK. Aksi ini begitu mengejutkan publik karena selama ini Reza dikenal enggan terlibat dalam urusan politik atau berpihak pada kubu tertentu.

"Saya hadir pada hari ini, karena sesederhana saya selalu cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam pemilihan presiden dan lain-lain. Atau jadi kubunya siapa," kata Reza Rahadian dalam orasinya.

Aksi Reza Rahadian ikut demo disaksikan oleh banyak orang dan terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh Ananda Badudu di Instagram, lalu disebarkan ulang oleh akun Twitter Jaringan Gusdurian.

Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong hadir di tengah-tengah massa pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap revisi Undang-undang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR pada hari ini, Kamis (22/8/2024).

Lembong pun berorasi dari atas mobil komando. Dia mengatakan, kedatangannya sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi yang sedang terjadi.

"Saya berdiri tidak mewakili 01,02,03. Tapi berada di depan demi istri, anak dan keluarga. Saya ikut mewakili keluarga istri dan anak saya," ucap dia.

Lembong mengatakan, rakyat yang punya peran dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan. Dia ikut bersuara karena menilai, situasi negara sedang berada di persimpangan jalan.

Menurut Lembong, kondisi sekarang ini menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik.

"Begitu demokrasi diruntuhkan, wibawa lembaga negara dihilangkan maka itu adalah langkah-langkah menunju kemiskinan," ucap dia.

Lembong mengajak masyarakat Indonesia yang ikut aksi menolak revisi UU Pilkada untuk berjuang dengan tertib.

"Mari kita semua damai, kita marah bukan berarti tidak bisa damai. Mari kita tunjukkan bahwa kita kalangan yang berada, kita tertib dalam menegakkan konsitusi," ucap dia.