P2N DK Jakarta 2024-2029 Resmi Dilantik, Jaring Enterpreneur Muda Bangun Ekonomi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Wilayah Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PW P2N) DK Jakarta menegaskan komitmennya untuk mengambil peran Anak muda dalam pembangunan ekonomi kalangan Nahdliyin dan masyarakat umumnya. 

Ketua Umum terpilih DPW P2N DKI Jakarta, Lutfi Hakim Wahid (Gus Lutfi), mengatakan, ini saatnya peran pemuda pemudi untuk membangun Indonesia melalui sektor bisnis dalam wadah P2N DK Jakarta ini. 

"Kita akan menggugah kaula muda untuk berkarya dan memiliki jiwa enterpreneur," kata Gus Lutfi, di sela acara pelantikan pengurusan DPW P2N DKI Jakarta, di Gedung Vokasi Kemenakertrans, Sabtu (31/12/2024).

Dalam pelantikan pengurus DPW P2N DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029  yang mengambil tema "Enterpreneur Muda Untuk Indonesia Emas" itu, turut dihadiri jajaran pengurus DPP P2N serta pengurus PBNU pusat. 

Gus Lutfi menambahkan, DPW P2N berperan aktif akan membantu program program pemerintah untuk pemerataan ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas,akan ada sejumlah program yang akan dilakukan bersama pemerintah kedepan. 

Saat pelantikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program kerja, antara lain penandatanganan memorandum of understanding (MOU) dengan PT Jaya Coal Energy Nusantara untuk pengelolaan tambang Batubara. 

"Diharapkan dengan terjalin kerja sama ini, langsung bisa menyerap tenaga kerja dan terciptanya berbagai pelatihan yang bertujuan menciptakan SDM Indonesia unggul," ucap Gus Lutfi.

Ketua Umum P2N Alven Stony berharap para pengusaha Nahdliyin dapat diberi kesempatan dalam mengelola sejumlah sektor usaha diantaranya adalah menjajaki kerjasama dengan Kementrian Pertanian.

"Kita bersyukur Pengusaha pengusaha Nahdiyin dapat diberi kesempatan untuk mengelola sejumlah sektor Bisnis. Kami yakin kami mampu jika diberi kesempatan ," tandas Alven.

Sekretaris DPW P2N DKI, Octaria Vadilla  Supratman, menambahkan, jajaran pengurus DPW P2N DKI sendiri terdiri dari beragam kalangan, mulai pengusaha, profesional, pejabat BUMN dan pejabat pemerintah.

"Kami berharap sinergi erat terjalin antara pengurus, anggota P2N PW DK Jakarta dengan stakholder yang ada. Baik dengan Pemerintah atau Swasta kita bisa saling sinergi kembangkan Ekomoni kerakyatan untuk majukan bangsa ini" ucap Octaria Vadilla. 

Sementara itu, Sekretaris PWNU DKI Jakarta KH Bahauddin yang akrab disapa Gus Baha menginginkan agar P2N dapat saling berkolaborasi bisnis sesama kalangan NU. 

”Kader Nadhatul Ulama itu kurang lebih 98 Juta Orang. Pasar yang luar biasa, jadi nanti P2N tinggal bagi kerja saja’ papar Gus Baha. 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini izin tambang tersebut sudah selesai diproses oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikomandani oleh Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo (JOkowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, dikutip dari Antara, Sabtu (24/8/2024).

Lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan.

PBNU juga memastikan pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025.

"Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung. Sementara itu, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses.

Diketahui, PBNU dan Muhammadiyah jadi dua ormas keagamaan yang mendapat izin tambang. Izin untuk PBNU disebut sudah rampung pekan lalu.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai, kalau tidak salah 3-4 hari lalu," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Setelah izin tambang itu rampung, Bahlil bilang PBNU perlu memyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada negara. Setelah itu, prosesnya selesai.

"Tinggal mereka menyetor ke negara kan harus ada KDI-nya yang menyetor kepada negara. Kalau itu sudah selesai, ya selesai," ungkapnya.

Sedangkan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Ini adalah ormas keagamaan kedua yang menyetujui untuk menerima IUPK.

"Kemudian Muhammadiyah skrg dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasinya," ucapnya.