Masyarakat Ekonomi Kelas Menengah Turun, Ternyata Ini Penyebabnya 

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Lantas apa penyebab terjadinya penurunan kelompok masyarakat ekonomi kelas menengah di tanah air?

Ekonom yang juga Dosen Departemen Manajemen, FEB Universitas Diponegoro, Rizal Hari Magnadi mengatakan salah satu penyebabnya menurunnya masyarakat kelas menengah adalah saat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti kemampuan beli atau konsumsi. 

“Inflasi memang salah satu penyebab, tapi juga banyak disumbang faktor struktur ekonomi lainnya seperti kemampuan atau kapasitas ekonomi masyarakat dimana latar belakang pendidikan dan gaji tidak kompetitif di pasar tenaga kerja,” kata Rizal kepada Liputan6.com, Senin (2/9/2024).

Rizal menambahkan, hal ini disebabkan industri atau bidang kerja yang digeluti tidak menyumbang ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Artinya masyarakat kelas menengah yang turun kelas perlu dilihat profil spesifiknya. 

Dalam menangani hal ini, menurut Rizal pemerintah harus menjaga bidang-bidang kerja dimana masyarakat mendapatkan pendapatan melalui kepastian regulasi dan kelengkapan infrastruktur. 

“Dibutuhkan desain produk perbankan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kelas menengah tersebut,” pungkasnya.

Hasil Susenas 2024

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah kelas menengah di Indonesia turun. Tercatat, jumlah kelas menengah pada 2019 mencapai 57,33 juta orang. Jumlah penduduk kelas menengah ini menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Pada 2021 jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan tajam menjadi 53,83 juta atau setara 19,82 proporsi penduduk.

Fenomena penurunan jumlah kelas menengah ini kembali berlanjut pada 2022. BPS mencatat, jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 49,51 juta dari tahun sebelumnya atau setara 18,06 persen penduduk.

Pada 2023 jumlah penduduk kelas menengah kembali menurun menjadi 48,27 jiwa.  BPS mengonfirmasi jumlah penduduk kelas menengah itu setara 17,44 proporsi dari jumlah penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menurun pada 2023 jika dibandingkan 2019. Pada 2023, tercatat jumlah kelas menengah jadi 48,27 juta dari 2019 sebesar 57,33 juta. Hal tersebut dipicu dampak pandemi COVID-19.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah kelas menengah di Indonesia turun. Ini ditunjukkan dari jumlah kelas menengah pada 2019 mencapai 57,33 juta orang. Jumlah penduduk kelas menengah ini menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Fenomena penurunan jumlah penduduk kelas menengah didorong imbas dampak pandemi Covid-19 sejak 2020. Namun, BPS tidak mengungkapkan jumlah penduduk kelas menengah pada 2020 lalu akibat anomali pandemi Covid-19.

"Kalau tahun 2020 agak anomalikan dia, pada saat pandemi covid 19. Datanya ada tapi tidak kami tampilkan," ujar Amalia, di Kantor Pusat BPS, Jumat, 30 Agustus 2024, seperti dikutip Sabtu (31/8/2024).

Pada 2021, jumlah penduduk kelas menengah merosot signifikan menjadi 53,83 juta atau setara 19,82 proporsi penduduk. Amalia menuturkan, penurunan kelas menengah ini masih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19.

"Jadi, ini sudah kami prediksi akibat pandemi Covid-19 menimbulkan scarring effect," kata dia.

Fenomena penurunan jumlah kelas menengah ini kembali berlanjut pada 2022. BPS mencatat, jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 49,51 juta dari tahun sebelumnya atau setara 18,06 persen penduduk.

Pada 2023 jumlah penduduk kelas menengah kembali menurun menjadi 48,27 jiwa.  Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi jumlah penduduk kelas menengah itu setara 17,44 proporsi dari jumlah penduduk.

Adapun tahun ini jumlah penduduk kelas menengah juga kembali turun menjadi 47,85 juta jiwa. Jumlah penduduk kelas menengah tersebut setara 17,13 persen proporsi penduduk.

Amalia menuturkan, kategori penduduk kelas menengah mengacu pada penduduk yang memiliki pengeluarannya berkisar 3,5 - 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia. Angka ini sekitar pengeluaran Rp 2.040.262 - Rp 9.909.844 per kapita per bulan pad 2024.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com