Pelabuhan Barang Impor Mau Dipindah, tapi Tunggu Restu Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana memindahkan pelabuhan pintu masuk barang impor. Namun, keputusannya masih menunggu rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan, ada beberapa opsi pemindahan pelabuhan tersebut. Mulai dari pelabuhan di Sumatera, Sulawesi, hingga di Papua. 

"Tentu nanti pada saatnya kalau hal seperti itu harus ratas," kata Mendag Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Dia menerangkan, sejumlah menteri telah sepakat untuk menata kembali jalur masuk barang impor. Pemindahan pelabuhan ini juga telah dibahas bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Ya saya, kita sudah rapat di antar kementerian sudah hampir sepakat pak Menteri Koperasi, pak Menteri Perindustrian agar tidak numpuk di Priok dan di Tanjung Perak Surabaya," terangnya.

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, pemindahan itu dilakukan karena beberapa pelabuhan utama yang jadi andalan sudah kelebihan kapasitas. Atas kondisi itu, pengawasan barang yang masuk menjadi terkendala.

"Kalau itu memang susah mengendalikannya karena over capacity maka bisa ditata," kata dia.

Ada beberapa lokasi yang menjadi opsi pemindahan pelabuhan impor. Mulai dari Sumatera, baik di Pelabuhan Belawan maupun Batam. Kemudian, di Bitung, hingga Makassar dan Sorong.

"Ada Semarang, ada Jawa Tengah, ada Sumatera nanti mungkin di Belawan atau di Batam, kemudian ada lagi Bitung pelabuhan juga pelabuhan internasional ada juga Makassar ada juga Sorong," urainya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya tengah melakukan riset mendalam ke pasaran untuk menelusuri pelaku impor barang ilegal. Salah satunya memetakan peredaran barang impor ilegal tadi.

Dia mengatakan, riset ini turut menggandeng lembaga independen untuk mendapatkan data yang menyeluruh. "Kemendag lagi melakukan riset agar kita itu punya data yang science yang akurat. Kami kerja sama dengan lembaga independen terpercaya secara diam-diam melakukan riset bagaimana di mal mal itu berapa banyak produk-produk yang lokal dan yang dari luar," kata Mendag Zulkifli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

Dia menuturkan, diharapkan nantinya didapat data yang menyeluruh. Termasuk cara barang-barang itu masuk ke Indonesia hingga beredar ke pasaran.

"Bagaimana mengenai data-datanya, bagaimana cara masuknya dari mana mereka datang. Bagaimana dokumennya lengkap atau tidak. Itu sedang kami riset secara serius. Berapa persentasi yang produk masuk yang ilegal, yang tidak sesuai dengan dokumen dengan yang legal yang lengkap dokumennya," urainya.

Mendag Zulkifli Hasan menyoroti keterlibatan warga negara asing (WNA) sebagai importir barang ilegal tadi. Dia menuturkan, mulai dari impor hingga penjualan barang itu seluruhnya dilakukan oleh WNA. Riset tadi diharapkan mampu mengungkap secara jelas kondisi itu.

"Bagaimana caranya itu akan detail kita survei secara mendalam. Kemudian juga di pusat-pusat grosir di berbagai tempat juga kita riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar itu terang-terangan dan gak bisa bahasa Indonesia juga," ungkap dia.

"Jadi karena kalau itu yang masuk dari Bareskrim orang langsung tahu pak, jadi kalau yang kita riset yang pelan-pelan yang itu, itu tidak begitu, sehingga bisa secara scientific itu lebih bisa tergambarkan dengan baik," Mendag  menambahkan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga akan menyasar gudang-gudang penyimpanan di berbagai titik. Menyusul temuan awal beberapa waktu lalu juga didapat di gudang penyimpanan, dengan sitaan barang ilegal sebilai Rp 40 miliar.

"Dan juga kita akan lihat bagaimana produk-produk yang warehouse-warehouse (gudang) itu begitu banyak di berbagai provinsi juga kita lihat ktia akan cari riset itu berapa banyak," katanya.

Dia berharap, hasil riset itu bisa rampung dalam satu bulan kedepan. Setelah itu, akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga anggota Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

"Kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas. Mudah-mudahan dalam satu bulan ini bisa kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai nanti saya akan laporkan ke bapak Presiden, laporan ke pak Kapolri dan juga ke Pak Jaksa Agung juga ke Menteri Keuangan apa yang kita temukan di lapangan secara saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan melalui hasil riset," pungkasnya.