Menko Luhut Jamin Sepeda Motor Masih Bisa Tenggak BBM Pertalite Cs

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sepeda motor tidak akan terdampak pengaturan BBM Subsidi. Menyusul adanya rencana pengaturan BBM Subsidi agar tepat sasaran.

Luhut menjelaskan, pengaturan BBM subsidi ini masih harus dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tidak ada subsidi yang dicabut.

"Ya kan masih rapat, nanti, sebenarnya gak ada subsidi yang dicabut tuh gak ada," tegas Menko Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dia kembali menegaskan kalau sepeda motor termasuk golongan yang tetap akan bisa mengonsumsi BBM Subsidi. Sementara itu, pengaturan BBM subsidi tepat sasaran akan menyasar 6-7 persen orang mampu yang dinilai tidak berhak.

"Ya kan kalau subsidi katakanlah yang sepeda motor tuh gak akan dicabut. Yang mau kita tertibkan adalah subsidi yang 6-7 persen yang orang itu ndak berhak terima," jelasnya.

Penyaluran BBM subsidi nantinya disebut akan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI). Ketika ditanya mengenai kriteria kendaraan, Menko Luhut hanya menyebut sudah ada hitungan yang ditetapkan.

"Ada, ada itungannya ada," ujarnya.

Dipantau AI

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemantauan pembelian BBM bersubsidi dengan Artificial Intelligent (AI). Hitungannya menunjukkan potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.

Luhut bilang, cara ini sebagai bagian dari digitalisasi yang digenjot oleh pemerintah. Dia meyakini, digitalisasi bisa menciptakan penghematan anggaran.

"Dengan tadi misalnya pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan penataan (berbasis) AI," kata Menko Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Melalui pantauan AI tadi, pengisian BBM disebut akan otomatis terhenti ketika sistem membaca plat nomor kendaraan tidak sesuai dengan yang telah terdaftar. Dengan begitu, penyalurannya diharapkan bisa tepat sasaran.

Bisa dibilang, ada integrasi data yang dilakukan dari berbagai aspek. Bicara soal data, PT Pertamina (Persero) sendiri telah melakukan pendataan kendaraan konsumen BBM subsidi.

"Jadi orang yang tidak berhak dengan big data yang kita punya dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu," jelasnya.

Nantinya, kata Luhut, kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang terkumpul tadi tidak bisa mengonsumsi BBM subsidi. "Kan kita nggak subsidi dong, masa saya disubsidi? kan cukup berada," tegasnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menuturkan sejumlah manfaat yang bisa dihasilkan jika penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Menurut hitungannya, ada potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.

"Jadi yang kita subsidi adalah orang-orang yang berhak. Jadi sebenarnya target dengan teknologi sekarang itu bisa, dulu 5 tahun yang lalu enggak bisa, dan itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun," bebernya.

Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya untuk subsidi BBM bisa dialihkan kepada aspek yang lebih bermanfaat.

"Kalau itu angka itu sekarang kita bisa bikin berapa banyak pendidikan Indonesia? berapa banyak industri yang kita bahas? dan seterusnya dan seterusnya," pungkasnya.