Proyek Nuklir di Indonesia Kian Nyata, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah target Indonesia mulai tersambung pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2032-2033 mendatang. Rencananya, pembentukan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir (NEPIO) akan diumumkan di Austria pekan depan. 

Distribusi listrik dari pembangkit nuklir ini sendiri sudah tertera dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Itu ditargetkan mulai tersambung ke transmisi (on grid) pada 2032. 

"Isu terpenting di RPP KEN ini adalah bahwa nuklir masuk di tahun 2032, sebanyak 250 megawatt," jelas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi dalam sesi temu media di kantornya, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Eniya mengatakan, komitmen Indonesia dalam memiliki PLTN ini pun akan diimplementasikan dalam pembentukan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir (NEPIO), yang akan diumumkan kepada publik internasional dalam waktu dekat.

"Kita minggu depan akan berkomitmen di IAEA (International Atomic Energy Agency) di Vienna (Austria), bahwa kita akan membentuk NEPIO. NEPIO ini organisasi nuklir untuk implementasi. Bersifat non-binding, non-structure ya, karena bersifat organisasi. Di dalamnya ketuanya presiden," jelasnya.

Kendati pembentukan NEPIO tidak bersifat wajib bagi suatu negara untuk memiliki pembangkit nuklir, Eniya menilai Indonesia perlu memiliki itu. Lantaran pembangunan PLTN bisa memakan waktu lama, lebih dari satu periode pemerintahan. 

"Mungkin insya Allah dalam tahun ini kalau kita sudah statement besok minggu depan di IAEA, lalu setelah itu akan kita lanjut untuk merekonstruksi NEPIO ini seperti apa," imbuh dia.

Sementara Kepala Balai Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris Yahya mengkonfirmasi bahwa pembangunan PLTN butuh waktu hingga 9-10 tahun. Namun pelaksanaan pembangunannya membutuhkan national statement terlebih dulu. 

"Makanya kalau kita katakan nanti di pemerintahan baru, katakanlah pemerintahan yang sekarang tinggal 2 bulan ya, jadi itu pasti masuk ke sana. Tapi bahwa nanti pembangunannya itu berapa lama, yang jelas kita targetkan 2033 itu sudah ada komersial pertama. Jadi pembangunannya sebelum itu, harusnya," ungkapnya.

Setelahnya, prosesnya pengadaan nuklir pun harus masuk ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Di samping telah masuk ke dalam RPP KEN yang perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut, meskipun sudah mendapat persetujuan. 

"Mungkin dalam 2 bulan ini kalau bisa selesai, the next presiden sudah bisa menyampaikan national statement, itu baru bisa berjalan. Tapi kalau pak Jokowi bisa menyampaikan national statement sekarang, alangkah lebih baiknya lagi," ujar Harris. 

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia akan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032.

Rencana ini telah disetujui oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dengan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014.

"Dalam kebijakan energi nasional yang telah disahkan tadi malam, nuklir masuk ke dalam rencana tahun 2032, on grid," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, kepada media di Senayan JCC Jakarta, Jumat (6/9).

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dengan Kapasitas 250 MW

Eniya mengungkapkan bahwa kapasitas PLTN pertama di Indonesia akan mencapai sekitar 250 megawatt (MW). Saat ini, Kementerian ESDM bersama dengan kementerian terkait lainnya sedang mempersiapkan pembangunan PLTN tersebut.

"PLTN dengan kapasitas 250 MW harus dipersiapkan sejak sekarang, mengingat kita hanya punya waktu 9 tahun lagi," jelasnya.

Beberapa investor asing dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan, telah menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan nuklir di Indonesia.

Namun, Eniya belum mengungkapkan detail mengenai nilai investasi atau lokasi pasti pembangunan PLTN tersebut. Fokus pemerintah saat ini adalah melakukan kajian mendalam terkait teknologi dan mitigasi risiko terhadap masyarakat sekitar.

"Selain itu, perizinan pembangunan dan kajian sosial kemasyarakatan juga sedang dipertimbangkan dengan hati-hati. Pembangunan PLTN tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru," tambahnya.