Menteri ESDM Bahlil Tekankan Hilirisasi Batu Bara untuk Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kepada para produsen batu bara agar pemanfaatan batu bara sebagai komoditas unggulan sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi. Hal ini dapat membantu target pemerintah mencapai emisi nol bersih pada 2060.

Bahlil menuturkan, pemerintah tetap mendukung batu bara sebagai salah satu komoditas utama. Namun, ia menekankan pentingnya transisi energi secara bertahap.

"Saya ingin meyakinkan Anda semua bahwa pemerintah ke depan masih tetap mendorong batu bara sebagai salah satu komoditas unggulan seiring dengan transisi energi yang terus berjalan,” ujar Bahlil, di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali, Senin (9/9/2024).

Ia menambahkan, produsen batu bara harus mendapatkan modal yang cukup dulu sebagai instrumen untuk melakukan proses peralihan ke teknologi hijau.

"Karena kalau kita langsung paksakan tanpa modal yang cukup, kita tidak akan mampu melakukannya," tutur Bahlil.

Bahlil menambahkan, seperti halnya masyarakat dunia yang berpikir kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan tanpa mengabaikan konsensus global terkait penurunan emisi, Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga nol pada 2060 secara bertahap.

"Hampir semua negara di dunia terus berpikir kreatif untuk menciptakan pertumbuhan dengan tidak mengesampingkan konsensus-konsensus global terkait net zero emission (NZE) yang harus dilakukan pada 2050, dan Indonesia sendiri telah mencanangkan hal yang sama pada tahun 2060 secara bertahap," kata Bahlil.

Menteri ESDM meminta produsen batu bara untuk mulai meningkatkan nilai tambah produk batubara melalui program hilirisasi.

"Kita tetap memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha nasional, khususnya pengusaha batubara, untuk terus melakukan penambangan dengan memperhatikan norma standar lingkungan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat yang baik. Namun, diharapkan dalam kurun waktu tertentu, mereka segera melakukan peralihan karena negara tidak bisa melakukan hal ini terus menerus," pinta Bahlil.

Bahlil juga mengungkapkan saat ini Indonesia mendorong hilirisasi batubara menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah, seperti Dimethyl Ether (DME), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan bahan baku pupuk.

"Untuk batubara ke depannya, kita tidak hanya melakukan ekspor raw material, tapi juga mendorong DME sebagai pengganti LPG. Karena impor LPG per tahun itu mencapai 6 juta ton, salah satu bahan baku untuk mengganti LPG adalah batubara melalui DME, serta sebagai bahan baku pupuk," ungkap Bahlil.

Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2023, produksi batubara mencapai 775,2 juta ton dengan total ekspor sebesar 518,05 juta ton. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan, produksi batubara tahun ini diperkirakan mencapai 900 juta ton.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah batubara dalam bentuk produk lain, seperti coal quality improvement (coal upgrading), coal briquetting, cokes making, dan coal liquefaction. 

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menawarkan ke China untuk mengembangkan dan peningkatan nilai tambah (PNT) batu bara dalam bentuk produk lain, seperti coal quality improvement (coal upgrading), coal briquetting, cokes making dan coal liquefaction.

Penawaran dilakukan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono di ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) di Kuta Selatan, Bali, Selasa, 3 September 2024.

Penawaran ini bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi target efek rumah kaca pada pembangunan nasional sebagai ratifikasi paris agreement melalui UU No 16 tahun 2016 yang sudah ditandatangani Indonesia. Pengurangan konsumsi batu bara secara bertahap dan pengembangan dalam bentuk lain manjadi langkah konkret mencapai tujuan tersebut.

"Salah satu kebijakan dalam pengelolaan batu bara adalah melakukan pengurangan penggunaan batu bara bersamaan dengan pengakhiran dari PLTU Batubara serta mengembangkannya dalam menjadi bentuk lain, khususnya gas untuk memenuhi kebutuhan elpiji dan industri kimia lainnya seperti pupuk," ujar Bambang.

Untuk mempercepat program hilirisasi dan PNT batu bara, pemerintah menawarkan kepada berbagai pihak agar program ini dapat berjalan sesuai harapan. "Kami menawarkan investasi pengembangan hilirisasi batu bara di Indonesia baik dalam bentuk methanol, DME dan lainnya," lanjut Bambang.

Bambang menjelaskan, batu bara dapat diolah menjadi produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi. Enam produk pengembangan batu bara yang dapat dilakukan saat ini adalah peningkatan kualitas batu bara (coal upgrading), briket batubara, kokas, batu bara cair, dan gasifikasi batu bara, termasuk gasifikasi batu bara bawah tanah.

Guna mendukung percepatan pengembangan program tersebut, selain menyediakan tiga insentif, pemerintah juga mewajibkan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), badan usaha harus menyampaikan rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

"Saat ini sudah ada 6 IUPK yang telah merencanakan pengembangan Batubara menjadi gas, pupuk dan kokas. Status saat ini sedang melakukan kajian keekonomian dan studi kelayakan dan semoga pada tahun 2030 sudah bisa commissioning," ujar Bambang.

Indonesia saat ini memiliki sumber daya batu bara sebesar 97,29 miliar ton dan cadangan sebesar 31,71 miliar ton di mana sebesar 70 % dari total sumber daya merupakan batubara kualitas rendah dan 30% sisanya adalah batubara kualitas tinggi dan medium.

Sebagian besar sumber daya dan Cadangan tersebar di Kalimatan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Jambi. Sisanya tersebar di Jambi, Riau, Kalimatan Utara, Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat dan Papua, Sulawesi Barat, Jawa bagian barat.