Target Pendapatan Negara 2025 Rp 3.005 Triliun, Kontribusi dari Mana Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target total pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp 3.005,127 triliun. Angka itu bakal didorong oleh penerimaan pajak serta Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) dari ekonomi hijau.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan, pemerintah telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp 513,63 triliun. Naik dari target RAPBN 2025 sebesar Rp 505,37 triliun. 

"Atas dorongan Badan Anggaran DPR RI, pemerintah menyepakati untuk meningkatkan target pendapatan negara surplus Rp 8,26 triliun dari rencana awal, bersumber dari peningkatan target PNBP," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I, Kamis (19/9/2024).

"Badan Anggaran dan pemerintah sepakat menaikan PNBP, arah kebijakan untuk mencapai target PNBP, yakni dengan memperbaiki tata kelola penerimaan sumber daya alam dan mendorong adanya nilai tambah, namun memegang prinsip kelestarian lingkungan," ia menambahkan. 

Di luar APBN, Banggar DPR menyepakati target penerimaan negara lainnya sesuai RAPBN 2025. Semisal penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,307 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,604 triliun, dan hibah Rp 581,1 miliar.

"Sehingga pendapatan negara total Rp 3.005,127,7 miliar (Rp 3.005,12 triliun)," imbuh Said Iqbal.

Menurut dia, penerimaan pajak jadi tulang punggung utama pendapatan negara. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak dan tata kelola perpajakan harus makin lebih baik, dengan dukungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

"Harmonisasi peraturan perpajakan pemerintah ke depan hendaknya lebih inovatif dalam membangun postur perpajakan agar akseleratif dengan pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga iklim investasi serta kolaborasi dalam for revenue system sebagai sinergi pusat dan daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Pemerintah menyepakati asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan RKP Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat 2025 adalah sebagai tahun pertama Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sekaligus tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

"Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dihasilkan dalam Pembicaraan Pendahuluan dan RKP Tahun 2025, akan menjadi baseline dan kerangka kerja dimulainya Pemerintahan baru nantinya," kata Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Ri, dan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (4/7/2024).

Said menyampaikan, pihaknya telah mendiskusikan banyak hal terutama dalam ranah Kebijakan Fiskal, Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, kemudian kebijakan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025.

Dalam rapat Panja tersebut, semua menyepakati setiap target, sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi Pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi Presiden terpilih.

Menurut dia, asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan Tahun 2025 yang disepakati dalam Pembicaraan Pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja (frame work) bagi Pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan.

"Tentunya kita berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidak pastian," ujarnya.

Dia menuturkan, tekanan terhadap rupiah yang terus melemah, menjadi kekhawatiran tersendiri karena rentannya perekonomian nasional terhadap tekanan dan perubahan dari luar. Lebih lanjut, seperti yang pernah disampaikan dalam Rapat Kerja pada 4 Juni 2024, Indonesia masih terjebak dalam pertumbuhan ekonomi 5 persenan.

Maka penting bagi Pemerintah Indonesia untuk bisa menemukan segera formulasi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

"Mengingat, kita sedang berada dalam fase Bonus Demografi yang memungkinkan bagi kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Apalagi kita sudah menjalankan proses transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur Perekonomian, hal ini bisa sebagai fondasi yang dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045," ujar doa.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025 berdasarkan hasil kesepakatan Panja:

- Pertumbuhan ekonomi 5,1 – 5,5  persen

- Laju inflasi 1,5 – 3,5 persen

- Nilai tukar rupiah Rp15.300 – Rp15.900

- Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun  6,9 – 7,2 persen

- Harga Minyak Mentah Indonesia USD75 – USD85 per barel

- Lifting minyak bumi 580 – 605 ribu barel per hari

- Lifting gas bumi 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari. 

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah resmi menyepakati asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024).  Dalam pembukaan, Said menyampaikan, berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan asumsi dasar ekonomi makro pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2 persen.

"Hasil pembahasan asumsi makro pertumbuhan 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen," kata Said.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap US dolar Rp 16.000, tingkat suku bunga negara (SBN) 10 tahun 7 persen, harga minyak mentah USD82 per barel, lifting minyak bumi USD605.000 barel per hari, lifting gas bumi ribu setara minyak bumi 1,005 juta boepd.

Said menyampaikan, sesuai kesepakatan Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI, menyepakati bahwa Pemerintah akan melakukan upaya kebijakan dan program untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kemudian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja Pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, mempertajam kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, dan mempercepat transformasi ekonomi untuk produktivitas, daya saing dan penguatan industri strategis nasional.

Selanjutnya, Said pun bertanya kepada peserta rapat kerja bersama Pemerintah terkait kesepakatan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025.

"Dari panja asumsi, panja TDD, panja belanja, sampai panja draf RUU dapat disetujui?," tanya Said.

Para peserta pun menjawab dengan kompak bahwa mereka menyetujui asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025 tersebut. "Setuju," jawab para peserta rapat yang hadir.

Alhasil Ketua Banggar pun akhirnya mengetok palu untuk mendakan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan APBN 2025 sudah resmi akan dilaksanakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada tahun pertamanya menjabat.