Top 3: Hacker Bjorka Bobol Data Pajak Jokowi hingga Sri Mulyani, DJP Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kembali dihadapkan dengan dugaan kebocoran data, kali ini terkait dengan 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dijual di forum daring Breach Forum.

Dugaan ini diungkapkan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui unggahan di media sosial X pada Kamis, 19 September 2024.

Dalam bocoran tersebut, hacker Bjorka membeberkan data milik sejumlah petinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan dua anaknya—Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep—diduga ikut tersebar.

Selain itu, data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta beberapa menteri lain seperti Erick Thohir dan Zulkifli Hasan juga termasuk dalam sampel yang bocor.

Artikel Hacker Bjorka Bobol Data Pajak Jokowi hingga Sri Mulyani, DJP Buka Suara menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com.

Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com, Kamis, 19 September 2024? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat (20/9/2024):

1.Hacker Bjorka Bobol Data Pajak Jokowi hingga Sri Mulyani, DJP Buka Suara

 Indonesia kembali dihadapkan dengan dugaan kebocoran data, kali ini terkait dengan 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dijual di forum daring Breach Forum.

Dugaan ini diungkapkan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui unggahan di media sosial X pada Kamis, 19 September 2024.

Dalam bocoran tersebut, hacker Bjorka membeberkan data milik sejumlah petinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan dua anaknya—Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep—diduga ikut tersebar.

Selain itu, data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta beberapa menteri lain seperti Erick Thohir dan Zulkifli Hasan juga termasuk dalam sampel yang bocor.

Berita selengkapnya baca di sini

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, meminta perbankan menurunkan suku bunga kredit, seiring dengan penurunan suku bunga acuan BI atau BI-Rate pada September 2024 sebesar 25 bps menjadi 6 persen.

Kemudian Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, penguatan dan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. 

“Jadi, selain insentif likuiditas, penurunan suku bunga ini kami harapkan disambut baik oleh perbankan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG September 2024 di Kantor Pusat BI, dikutip Kamis, 19 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan alokasi anggaran Rp 4 triliun untuk program Padat Karya di 2025. Alokasi tambahan ini masuk di dalam pagu anggaran Kementerian PUPR 2025 dengan nilai total sebesar Rp 116,23 triliun.

"Menindaklanjuti masukan dan usulan Komisi V DPR RI, terdapat perubahan rencana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi Rp 6,89 triliun yang sebelumnya Rp 2,8 triliun. Jadi alokasi tambahan untuk program Padat Karya sebesar Rp4 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Dengan tambahan alokasi tersebut, dikatakan Basuki bahwa program Padat Karya di Ditjen Sumber Daya Air yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) semula di 2.000 lokasi menjadi tersebar di 12.000 lokasi.

"Ditjen Cipta Karya lewat Sanimas semula 400 Lokasi menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi menjadi 594 lokasi, TPS3R 100 Lokasi. Selanjutnya di Ditjen Perumahan lewat BSPS semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi," terangnya.

Berita selengkapnya baca di sini