Hasil Survei Tunjukkan Lahan Cetak Sawah di Kabupaten Merauke Layak Tanam

Liputan6.com, Merauke Berdasarkan survei lokasi secara langsung, Tenaga Ahli Pengawasan Manajemen Air Kementerian Pertanian (Kementan), Prof. Budi Kartiwa memastikan lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan memiliki tingkat kelayakan tanam yang sangat tinggi.

"Hasil survey kami mencatat PH air disini sangat baik dan air bakunya juga sangat baik sehingga dapat direkomendasikan menjadi demplot sawah percontohan," ujar Budi Budi usai melakukan survei lokasi rencana pembuatan demplot sawah percontohan di sektor AOI Wanam yang berjarak 3 kilometer dari posko ke arah jalan, Minggu, 22 September 2024.

Budi menjelaskan, survei kali ini juga memiliki kesesuaian dengan temuan para pekerja lapangan baik mandor maupun tukang yang mengerjakan sarana dan prasarana pertanian. Mereka menilai lahan ini sudah sangat layak karena sudah bisa dikerjakan dengan proses land clearingnya dan pembentukan petak sawah dalam tempo 2 minggu.

"Karena itu, hasil koordinasi kami dengan tim sepakat atau setuju lokasi 20 hektare disini akan dijadikan demplot sawah percontohan ke depan untuk 1 juta hektare," katanya.

Budi menambahkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka lahan-lahan sawah di Merauke kemungkinan besar mampu ditanami 3 kali dalam setahun. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi air di sana yang juga cukup melimpah.

"Kami menyarankan agar lokasi ini ditanami padi 3 kali tanam 3 kali panen  dalam 1 tahun. Di sarankan juga agar membuat sodetan sungai dari sungai digoel ke wanam demi masa depan pertanian di merauke yang berkelanjutan," katanya.

Sebelumnya, Komandan Satgas Ketahanan Pangan Mabes TNI, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa cetak sawah adalah program nasional yang akan dijalankan pada 2025 mendatang. Program ini memiliki tujuan besar yaitu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

"Dengan cetak sawah kita optimis mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan sehingga ke depan kita bisa menekan kebijakan impor beras," jelasnya.

(*)