Investor Asing Masuk IKN, Apindo: Bukti Indonesia Tujuan Investasi Potensial

Masuknya investor asing menunjukkan Indonesia dipandang sebagai destinasi investasi yang potensial dan menjanjikkan bagi mereka.

oleh Tira Santia diperbarui 27 Sep 2024, 14:15 WIB
Diterbitkan 27 Sep 2024, 14:15 WIB
Jokowi Meresmikan Hotel Bintang 5 di IKN
Presiden Jokowi meresmikan hotel bintang 5 Swissotel di IKN, Kalimantan Timur. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani, merespon terkait tiga proyek investor asing resmi masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Diketahui, investor asing pertama yang berinvestasi secara murni dan langsung di IKN yakni, Delonix Gruop yang merupakan perusahaan asal China. Sementara itu, dua investor asing bermitra dengan pengusaha lokal yakni, Australian Independent School dan Magnum Estate yang merupakan perusahaan properti Rusia.

Shinta menyebut, masuknya investor asing tersebut menunjukkan Indonesia dipandang sebagai destinasi investasi yang potensial dan menjanjikkan bagi mereka.

"Dunia usaha melihat  ground breaking investasi dari China dan beberapa negara lain sebagai langkah yang sangat positif dan strategis. Ini adalah sinyal kuat bahwa proyek IKN mampu menarik perhatian global investors, menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai destinasi investasi yang potensial, dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan," kata Shinta kepada Liputan6.com, Jumat (27/9/2024).

Kendati demikian, Shinta menyoroti beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa momentum ini terus berlanjut. Menurutnya, Pemerintah penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan sesuai jadwal, diikuti dengan pemindahan populasi dengan segera untuk menghidupkan dan memunculkan kepastian ekonomi.

Kemudian, regulasi yang mendukung dan business-friendly policies juga harus diperkuat untuk memfasilitasi para investor. Transparansi dalam pelaksanaan proyek dan proses perizinan juga penting untuk membangun trust.

Terakhir, fokus pada keberlanjutan jangka panjang, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Sustainable development harus menjadi poros utama dalam pembangunan IKN, mengingat bahwa proyek sebesar ini sangat berdampak luas.

"Apindo turut mendukung untuk adanya kemitraan antara pelaku usaha asing dan lokal untuk investasi di IKN," pungkasnya.

Anggaran Bangun IKN Rp 15 Triliun di 2025, Cukup?

Jokowi dan Prabowo di IKN
Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berjanji di depan Presiden Jokowi akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Prabowo sebelum menghadiri rapat kabinet perdana di IKN, Senin (12/8/2024). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun 2025 mendatang.

Anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Total (anggaran untuk pembangunan) IKN Rp 15 triliun," ungkap Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono kepada media di Anyer, Banten, Rabu, (25/9/2024).

Thomas merinci, anggaran untuk pembangunan IKN mencakup Badan Otorita IKN sebesar Rp 5,8 triliun, dan di Kementerian PUPR senilai Rp 9,11 triliun.

Wamenkeu juga menegaskan, besaran anggaran pembangunan IKN saat ini masih sementara. Hal itu karena masih adanya peluang penambahan tergantung pada keputusan Presiden Terpilih nantinya.

"Angka itu masih bisa berubah, tetapi prinsipnya adalah banyak ruang yang diberikan kepada diskresi pada Pak Prabowo," jelasnya.

 

Diskresi Presiden

Ia lebih lanjut menjelaskan, diskresi yang besar kepada Prabowo itu diberikan mengingat APBN tahun 2025 merupakan APBN transisi, dan tentunya membutuhkan fleksibilitas.

"Itu prinsipnya diskresi presiden," imbuh Thomas.

Dia juga menyebut, pemerintah baru juga akan mendorong investasi swasta ke proyek IKN Nusantara, baik melalui skema Kerjasama Pemerintah maupun Badan Usaha.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya