Dampak Gig Economy Makin Nyata, MenkopUKM Usulkan Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, turut menyoroti terkait kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai semakin banyaknya fenomena gig economy atau ekonomi serabutan. Lantaran, fenomena tersebut membuat pekerja informal semakin tumbuh tinggi dibanding sektor formal.

Teten menilai, untuk mencegah semakin tingginya gig economy, Pemerintah seharusnya dapat mendorong hilirisasi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lantaran banyak lini usaha di sektor UMKM yang peluangnya tinggi sekali untuk dikembangkan.

"Apakah hasil perkebunan, hasil pertanian, sektor kelautan, menjadi barang setengah jadi atau jadi yang bisa mensuplai industri, dalam negeri maupun luar negeri. Syukur-syukur kita sudah bisa bikin hilirisasinya. Jadi hilirisasi ini sekarang justru harus dilakukan oleh UMKM,” kata Teten, di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Namun, kata Teten, UMKM kerapkali dipandang sebelah mata dan dianggap hanya bisa memproduksi keripik, akik, batik, atau kosmetik saja. Padahal, cakupan sektor usaha UMKM di Indonesia sangat banyak.

Di sisi lain, guna meningkatkan hilirisasi produk, pemerintah harus siap menyediakan teknologi yang dibutuhkan UMKM. Adapun untuk anggarannya bisa diperoleh dari dana yang telah dialokasikan Kementerian Keuangan kepada beberapa Kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Kementerian Pertanian.

“Murah kok, katakanlah Rp10-20 miliar (teknologi) sudah bagus. Kita bisa bikin. Cuma kalau kita Rp200 (miliar) aja, setahun. Cuma budget Kementerian Koperasi kecil. Kementerian lain pada punya. Di KKP ada. KKP bisa bikin untuk yang hidrolisat ikan (susu ikan). Duitnya banyak. Di Pertanian banyak. Hilirisasi sawit saja misalnya, masak kita hanya jual CPO sama minyak gorengnya saja. Kita bisa bikin hilirisasi,” ujar Teten.

Teten juga menyoroti terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia, dengan adanya UU tersebut Pemerintah sangat disayangkan lantaran masih mengutamakan mencari investasi asing untuk membangun industri manufaktur. Sejalan dengan itu, MenkopUKM mengkhawatirkan tenaga kerja manusia akan semakin tergantikan, karena implementasi pabrik pintar (smart factory) semakin masif digunakan di zaman sekarang.

"Karena itu, maka pilihannya UMKM jangan dilihat lagi hanya sekedar bumper economy atau ekonomi subsisten. Ekonomi hanya untuk kebutuhan keluarga. Tapi harus dilihat lagi UMKM sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bagian daripada industrialisasi. Nah, apa caranya? Bisa. Ya, itu tadi. Saya kira seperti McKenzie bilang, pendekatannya harus dengan teknologi modern,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendorong para pelaku UMKM produsen roti untuk lebih menggenjot teknologi di sektor produksi, agar tak kalah saing dengan pabrikan besar seperti roti Aoka. 

Aoka merupakan produk roti keluaran PT Indonesia Bakery Family (IBF) yang mendapat sokongan penanaman modal asing (PMA) dari China. Roti Aoka viral lantaran dituding mengandung zat berbahaya sebagai pengawet. 

Ketimbang membenarkan tudingan tersebut, Menkop Teten meminta para UMKM produsen roti berbenah secara teknologi agar bisa bersaing dengan Aoka. 

"Karena teknologi mereka bagus, produknya unggul, pasti roti-roti dalam negeri enggak bisa bersaing. Sehingga dari dalam industri memang harus meningkatkan teknologi produksinya," ujarnya usai bertemu dengan Kadin Indonesia di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Meskipun begitu, Teten mengakui UMKM punya kelemahan modal untuk bisa bersaing. Sehingga, ia juga ingin agar pemerintah lebih selektif memilih produk-produk asing untuk bisa berdagang di dalam negeri, agar tidak sampai membunuh pelaku usaha mikro dan kecil. 

"Pasti kalau teknologi produksi kita masih lemah, pasti kalah bersaing. Tapi UMKM untuk meningkatkan teknologi enggak mudah. Pembiayaan saja cari modal untuk working capital, modal kerja susah," ungkapnya.

"Saya ingat betul pesan bapak Presiden mengenai pentingnya memproteksi ekonomi dalam negeri, termasuk juga di kebijakan investasi. Mestinya diselektif betul. Kita memang sudah free trade, terbuka. Tapi sama juga, banyak negara juga selektif juga, pilih-pilih juga. Menurut saya yang mungkin itu harus dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki sepakat terhadap usul pemindahan pelabuhan yang jadi pintu masuk barang impor. Utamanya menyasar 7 komoditas semisal tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga pakaian jadi. 

"Saya dukung pak Mendag tuh. Saya setuju. Pak Mendag kan sudah dukung harus ada lokasi baru untuk tempat masuknya barang impor," ujar Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Adapun usulan pengalihan tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan tujuan untuk mengurai kepadatan di Pulau Jawa, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai arus masuk barang impor. 

Rencananya, sudah ada sejumlah pelabuhan di kawasan Indonesia Timur seperti Bitung (Sulawesi Utara) dan Sorong (Papua Barat) yang bisa jadi alternatif bersandarnya kapal yang membawa barang impor. 

Teten sepakat dengan rencana tersebut, selama itu kebijakan itu dikhususkan untuk barang konsumsi dan bukan untuk bahan baku. Sebab, masih banyak UMKM di sektor tekstil dan lainnya masih membutuhkan bahan baku impor. 

"Kalau bahan baku jangan. Ini yang consumer goods-nya. Kan itu bagus dong supaya masih ada ongkos (logistik tambahan yang membuat harga barang lebih mahal). Sekaligus tadi, kalau masih ada ongkos di situ masih bisa bersaing produknya (UMKM)," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Teten tidak mempermasalahkan sikap pemerintah membentuk Satgas Impor Ilegal untuk menindak sekelompok barang dari luar negeri tersebut. Meskipun, Indonesia telah terikat kesepakatan perdagangan bebas alias free trade agreement antara Indonesia dengan sejumlah negara luar. 

"Menurut saya semua negara terapkan tarif dan non-tarif. Kalau kita free trade ya non-tarif. Salah satunya pindahin tempat masuknya barang impor. Taruh paling luar dari Indonesia," pungkas Teten. 

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan pengalihan pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang impor. Pengalihan pelabuhan ini salah satu kegunaannya untuk mengurai kepadatan di pelabuhan Pulau Jawa.

Dia menyoroti padatnya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai arus masuk barang impor. Keduanya, diketahui pernah mengalami penumpukan kontainer hingga puluhan ribu.

"Kalau memang di Jawa pelabuhan itu sudah overcapacity, sudah padat, misalnya di Priok padat, kemudian di Surabaya juga padat, sehingga mungkin melakukan pemeriksaan secara detail," ucap Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Pengalihan pintu masuk barang impor ini utamanya menyasar 7 komoditas. Diantaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty atau kosmetik, barang tekstil sudah jadi, serta alas kaki.

Saat ini sudah ada sejumlah pelabuhan seperti Bitung dan Sorong yang bisa menjadi alternatif bersandarnya kapal yang membawa barang impor.

"Nah tujuh ini tadi kalau memang di sini overcapacity di Jawa, maka sebagusnya tujuh item ini impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang di luar Jawa," ucapnya.

"Kan banyak, luar Jawa itu ada di mana, ada Makassar, ada Bitung, ada Sorong, banyak pintu masuk kita kan tidak hanya Jawa, ada di Sumatera dan lain-lain," sambung Mendag Zulkifli.

Kendati begitu, hal ini masih akan diusulkan untuk kemungkinan pengalihannya. "Kalau pelabuhan kan bisa diusulkan nanti saya dan nanti produsen usulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain," jelasnya.