Sri Lanka Hadapi Deflasi Setelah 29 Tahun, Berkah atau Malapetaka?

Liputan6.com, Jakarta - Sri Lanka mencatat deflasi pertama dalam 29 tahun pada 2024. Indeks harga konsumen Kolombo menunjukkan penurunan sebesar 0,5 persen pada September 2024. Ini menandai perubahan yang signifikan, karena inflasi berada pada angka 0,5 persen hanya sebulan sebelumnya.

Deflasi terjadi ketika harga menurun seiring waktu. Terakhir kali Sri Lanka mengalami deflasi adalah pada Maret 1995, dengan tingkat negatif 0,9 persen. Demikian mengutip dari wionews.com, ditulis Kamis (3/10/2024).

Baik kategori makanan maupun non-makanan mengalami penurunan harga, dengan harga makanan turun sebesar 0,3 persen dan harga non-makanan turun sebesar 0,5 persen.

Deflasi terjadi setelah negara kepulauan itu berjuang melawan inflasi yang melonjak, yang mencapai puncaknya hampir 70 persen pada 2022. Hal ini, bersama dengan meningkatnya gagal bayar utang dan kekurangan valuta asing, menyebabkan protes yang meluas dan penggulingan Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Langkah-langkah saat ini, termasuk kebijakan moneter yang lebih ketat dan pembatasan impor, telah memainkan peran penting dalam mendinginkan inflasi. Meskipun terjadi penurunan harga, Bank Sentral Sri Lanka telah mempertahankan target inflasi sebesar 3 hingga 5 persen.

Tantangan

Sementara itu, negara tersebut telah menerapkan pengetatan fiskal untuk mengamankan dana talangan IMF sebesar USD 2,9 miliar. Meskipun upaya-upaya ini telah mengurangi inflasi, para ekonom memperingatkan deflasi, jika berkelanjutan, dapat mengakibatkan kontraksi aktivitas ekonomi. 

Meskipun deflasi menunjukkan pelonggaran sementara tekanan harga, tantangannya sekarang adalah memastikan hal ini tidak memicu perlambatan ekonomi jangka panjang. Kembalinya deflasi juga menandakan ketidakmampuan pemerintah untuk merangsang permintaan meskipun ada reformasi. 

Presiden yang baru terpilih Anura Kumara Dissanayake telah berjanji untuk mempertahankan langkah-langkah IMF sambil meninjau kebijakan penghematan. Namun, taktiknya perlu menyelaraskan reformasi jangka pendek Sri Lanka dengan pemulihan ekonomi jangka panjang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, situasi global saat ini tidak berjalan dengan baik. Tahun 2024 dan 2025 diselimuti dengan ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sesi Tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024). "Saya diminta untuk membahas masalah peluang dekarbonisasi di ASEAN, yang sangat, sangat penting. Namun sebelum kita membahasnya, saya ingin menyinggung situasi ekonomi global, yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Tahun 2024 dan 2025 masih belum pasti," kata Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, situasi global yang tidak berjalan baik saat ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semakin merosot.

Menurunnya proyeksi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja seperti tekanan fiskal, melainkan juga oleh faktor di luar ekonomi yakni gejolak geopolitik dunia yang terus memanas. Kemudian beberapa masalah struktural, yang dihadapi Amerika Serikat dan China yang merupakan dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

"Dengan ketidakpastian ini, WEO atau World Economic Outlook oleh IMF, membuat proyeksi bahwa tahun ini kita hanya akan tumbuh secara global sebesar 3,2 persen, dan tahun depan hanya 3,3 persen, sedikit lebih baik, tetapi tidak terlalu bagus," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, dalam pertumbuhan yang sangat stagnan ini, serangkaian tantangan global, yang juga terus meningkat. Namun, ASEAN masih terus menjadi kawasan dengan pertumbuhan yang solid, dibandingkan dengan rata-rata global.

Kawasan ASEAN diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 4,6 persen untuk tahun ini, dan tahun depan sebesar 4,7 persen. Kedua angka tersebut di atas rata-rata ekonomi global.

Bendahara negara ini menjelaskan, pertumbuhan ASEAN yang solid, terutama didorong oleh banyak sumber pertumbuhan domestik, seperti konsumsi dan investasi yang terkait dengan hilirisasi, dan juga proyek-proyek terkait pariwisata dan infrastruktur.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali memperingatkan ancaman global yang dapat menjadi hambatan pada perekonomian di dalam negeri ke depannya.

Tantangan itu antara lain adalah ketegangan politik berbagai negara, salah satunya perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, yang berpengaruh pada rantai pasok global serta memicu inflasi lebih tinggi.

Masih ditambah lagi dengan ketegangan sektor perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

“Juga terjadi kenaikan instrumen tarif dan nontarif, untuk membendung perdagangan antar negara. (Masalah) ini menciptakan kerentanan terhadap global value chain atau rantai pasok global," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Berbagai kerentanan tersebut memicu krisis pangan dan energi. Masalah tersebut menaikkan risiko inflasi melonjak tinggi di negara maju, yang kemudian merespon dengan suku bunga naik tinggi.

 “Meski ada harapan akan turun, tapi suku bunga tinggi terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024 ini," jelas Menkeu.

 Di sisi lain, risiko yang ditimbulkan perubahan iklim dan kemunculan teknologi baru, salah satunya kecerdasan buatan (AI), akan memengaruhi pergerakan ekonomi global dan nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 2.693,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 976,8 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (KL), sementara Rp 1.716,4 triliun untuk belanja non KL. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga untuk tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024, yang mengalokasikan Rp 1.090,2 triliun. 

Sri Mulyani menilai, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sengaja menaruh belanja anggaran KL 2025 lebih kecil guna memberi keleluasaan pada presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.  

"Kalau dilihat, jangan heran, itu adalah belanja KL. Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp 976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp 1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih untuk melakukan improvement," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp 1.716,4 triliun," imbuh dia. 

Oleh karena itu, Sri Mulyani akan memberi kesempatan pada Prabowo dan jajarannya untuk merumuskan alokasi anggaran sesuai kebutuhan di masa pemerintahannya. 

Terutama agar RAPBN 2025 bisa lebih fleksibel terhadap program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti Makan Bergizi Gratis dan lain sebagainya. 

"Ini nanti pada bulan Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," tutur Sri Mulyani.