Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menkeu Prabowo Harus Jago Lobi Utang Luar Negeri

Menteri Keuangan juga harus cerdas dalam bernegosiasi terkait utang luar negeri dan perjanjian perdagangan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 03 Okt 2024, 14:08 WIB
Diterbitkan 03 Okt 2024, 14:00 WIB
Ikuti Rapat Kerja Terakhir, Prabowo Subianto Pamitan dan Minta Maaf kepada Komisi I DPR RI
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, guna menapaki jalan menuju negara berpendapatan menengah atas. Angka tersebut jauh lebih tiinggi dibandingkan proyeksi moderat yang diberikan oleh lembaga internasional seperti IMF, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di sekitar 5 persen.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menilai, menteri keuangan jadi salah satu posisi paling krusial di era pemerintahan Prabowo Subianto, guna mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Ia lantas menyebut sejumlah kriteria yang perlu dimiliki figur pengatur keuangan negara di eranya Prabowo. Di antaranya, menteri keuangan harus mampu melakukan negosiasi dengan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan negara-negara mitra. 



"Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukuungan investasi, baik melalui pinjaman maupun bantuan teknis, yang dapat membantu memperkuat perekonomian nasional," ujar Achmad dalam pendapatan tertulisnya, Kamis (3/10/2024).

"Menteri Keuangan juga harus cerdas dalam bernegosiasi terkait utang luar negeri dan perjanjian perdagangan. Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pemain global yang kuat," dia menekankan.

Kriteria berikutnya tak jauh dari apa yang semustinya wajib dimiliki pengganti Sri Mulyani Indrawati, yakni pemahaman mendalam terhadap kebijakan fiskal dan moneter.

"Mengelola defisit anggaran secara bijak menjadi salah satu prioritas utama. Menjaga agar defusit tidak lebih besar dari 3 persen. Mengarah mengarah kepada krisis fiskal adalah salah satu tugas utama yang harus dihadapi oleh menteri keuangan," bebernya.

 

Manajemen Krisis Ekonomi

Selanjutnya, pengalaman manajemen krisis ekonomi jadi kriteria lain yang harus dimiliki oleh calon menteri keuangan. "Di tengah deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, tanda-tanda adanya masalah struktural dalam perekonomian semakin nyata," sambung Achmad.

Syarat berikutnya, kemampuan dalam mendorong transformasi ekonomi digital dan industri berbasis teknologi. Sebab, yarget pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan tercapai jika perekonomian Indonesia terus bergantung pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan tambang.

"Menteri Keuangan harus mampu mendorong inovasi di sektor-sektor baru yang berbasis teknologi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif.
Transformasi ekonomi digital juga harus didorong hingga ke level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional tetapi sering kali diabaikan dalam kebijakan besar," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya