Ada Kementerian Perumahan, Menteri Basuki Optimistis Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis program pembangunan 3 juta rumah bisa direalisasikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Terlebih nantinya program 3 juta rumah tersebut akan ditangani langsung oleh Kementerian Perumahan, sebagai pecahan dari Kementerian PUPR. Menurut Basuki, kementerian baru tersebut bisa lebih fokus untuk menangani sektor perumahan. 

"Saya kira pertama dengan adanya Kementerian Perumahan, dia lebih fokus. Sejak dari pengadaan lahanya sampai dengan pembangunannya," ujar Basuki di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Basuki menilai, perkara pengadaan rumah bukan hanya soal mencari tanah kosong saja, tapi juga bisa dilakukan konsolidasi tanah. Ini selaras dengan rencana tim Prabowo-Gibran yang hendak membangun 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan.

"Jadi kalau misalnya di Kemayoran, itu ada beberapa perumahan yang bisa dikonsolidasikan untuk menjadi apartemen. Jadi konsolidasi tanah untuk mengatur sekaligus untuk menghilangkan kekumuhan kota. Itu saya kira bagus," kata Basuki. 

Kembali, Basuki menekankan, kehadiran Kementerian Perumahan bakal membuat pemerintah lebih optimal dalam pengadaan rumah. Sehingga sejumlah PR dalam program pembangunan 1 juta rumah sebelumnya tidak lagi terulang. 

"Tadi saya bilang, dengan adanya Kementerian yang sekarang hanya diurusin oleh satu Ditjen (Perumahan), sekarang dengan Kementerian ada perubahan," tegas Basuki. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, dirinya ditugasi untuk jadi Ketua Satgas Perumahan. Untuk melanggengkan cita-cita Prabowo membangun 3 juta rumah dalam 1 tahun. 

Menurut dia, ini juga jadi kesempatan bagi para pengembang properti untuk ikut turut serta dalam program pembangunan rumah tersebut. 

"Saya mau sampaikan, Prabowo idenya bangun 2 juta unit rumah di pedesaan. Itu reserve for UMK, BUMDes, dan koperasi. Untuk konglomerat yang punya perusahaan konstruksi, silakan bangun di kota, kita mau bangun 1 juta unit apartemen tiap tahun di kota," bebernya beberapa waktu lalu. 

Cita-cita itu dipersiapkan guna mengatasi angka backlog perumahan yang masih besar.  

"Data yang mengerikan juga, sekarang ini ada 10,7 juta keluarga yang tercatat di BPN dan pemerintah yang masih antre rumah. Itu 10,7 jtua kelaurga, bukan jiwa. Di samping itu ada data menujukan, 27 juta keluarga penghuni rumah tidak layak huni," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan mendirikan Kementerian Perumahan di masa pemerintahannya. Bahkan, anggaran senilai Rp 53 triliun telah disiapkan Prabowo untuk mewujudkan rencana tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut bahwa Prabowo akan membentuk Kementerian Perumahan yang akan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pak Prabowo sudah setuju untuk mendirikan Kementerian Perumahan, seperti yang pernah ada dulu," kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisory Council di Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2024).

Hashim juga menyebut bahwa sejumlah rapat telah dilakukan terkait rencana tersebut. Dirinya mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran.

Anggaran Sudah Ada di RAPBN 2025

Menurut Hashim, ia telah memimpin empat kali rapat dengan para pengusaha sektor properti. Ia juga menyebut bahwa anggaran sebesar Rp 53 triliun telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk memulai program ini.

"Kita sudah memasukkan anggaran ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp 53 triliun untuk memulai program ini," ungkap Hashim, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Hashim menjelaskan bahwa nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan akan menjadi dua entitas yang berbeda. Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada infrastruktur, sementara Kementerian Perumahan akan khusus menangani sektor perumahan.

"Kementerian PUPR nantinya tetap menjadi Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus infrastruktur. Sementara Kementerian Perumahan akan fokus pada pembangunan perumahan, yang menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam mendorong pembangunan," jelas Hashim.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyinggung rencana pembentukan Kementerian Perumahan. Tujuannya agar pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus dalam membangun sektor hunian untuk masyarakat.

"Saya dengar ke depan akan ada pemisahan, bahwa akan ada Kementerian Perumahan lagi. Jadi fokusnya benar-benar diarahkan ke agenda perumahan, dan kita bisa lebih dekat dengan pemerintah untuk membangun konsep pembangunan yang lebih teregulasi," kata Kartika, yang akrab disapa Tiko, saat berbicara di Apartemen Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Tiko juga menyoroti bahwa angka backlog perumahan saat ini justru semakin besar. Ia menyebut bahwa pada 2015 backlog berada di angka 10 juta, namun kini meningkat menjadi 12 juta akibat dampak pandemi COVID-19, yang membatasi aktivitas para pengembang.

Tiko menekankan pentingnya transformasi pola subsidi sektor perumahan dari pemerintah untuk mendukung pendanaan bagi pengembang, seperti Perum Perumnas.

"Ketika saya masuk Perumnas, saya bingung juga. Ini Perum, tapi kok tidak ada dukungan dari pemerintah. Ini yang terus kami dorong, bagaimana konsep Perum ini, apa bentuk dukungan dari pemerintah," ungkap Tiko.

Ia juga mengaku telah berdiskusi dengan Kementerian PUPR untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar bisa lebih mirip dengan model Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, Tiko mendorong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan lebih banyak dukungan pola pembiayaan bagi pengembang.

"Tetapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki dan Bu Menkeu, saat ini tidak ada model pendanaan bagi pengembang. Pengembang membutuhkan dukungan modal yang besar untuk dapat menghasilkan unit perumahan secara konsisten dengan skala besar dan efisiensi. Ini yang akan terus kami dorong," tutupnya.