Bocoran Bahlil Lahadalia: Kendaraan Umum dan Pelat Kuning Masih Bisa Tenggak BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah jenis kendaraan masih bisa menggunakan BBM subsidi. Menyusul rencana perubahan skema penyaluran subsidi BBM jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Rencana mengubah skema penyaluran BBM subsidi sudah dibahas Bahlil bersama sejumlah menteri terkait lainnya. Meski mengerucut ke BLT BBM, dia mengusulkan jenis kendaraan tertentu masih bisa menggunakan BBM Subsidi.

"Karena nanti begini, andaikan pun terjadi subsidi (BLT BBM), nanti sebagian kaya kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidi-nya," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Poin penting dalam penyaluran subsidi BBM, kata dia, merupakan ketepatan sasaran. Maka, bagi kendaraan yang memang masuk dalam kategori layak mendapat BBM Subsidi akan tetap dilanjutkan.

"Ini sebenarnya subsidi ini ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuma ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sesaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran, tetap jalan," tuturnya.

Bahlil memastikan, skema pemberian subsidi BBM akan menjadi dua jenis. Yakni melalui BLT dan tetap mensubsidi barang atau BBM tersebut sesuai kriteria penerima.

"Jadi subsidi tetap ada, cuman ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," tegasnya.

Revisi Perpres 191/2014

Kriteria kendaraan penerima BBM subsidi rencananya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang masih dalam proses revisi. Bahlil menegaskan, proses pembahasan masih dilakukan.

"Lagi berjalan. Jangan dulu tanya sudah lanjutkan, barangnya masih berporses, kalau sudah selesai baru dilanjutkan, ya," kata dia.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut akan menentukan acuan landasan regulasi setelah diputuskan skema subsidi BBM yang tepat.

"Setelah ada keputusan formulasi, baru kita putuskan. Apakah memang ke aturan baru atau ke aturan lama, nanti kita putuskan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dia akan menggodok skema tersebut dalam satu minggu ke depan.

Bahlil mengatakan hal itu telah menjadi bahasan dengan menteri-menteri terkait. Dia mengaku telah menyiapkan sejumlah opsi, namun, diskusi telah mengerucut ke arah BLT BBM.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dikaji Dalam 1 Minggu

Pada konteks subsidi energi, ada 3 aspek yang dilihat. Yakni, BBM, listrik, dan LPG bersubsidi. Dia sepakat kalau skema subsidi LPG tidak akan berubah, sementara, BBM dan listrik rencananya akan diubah.

"Namun untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati," kata dia.

"Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," imbuhnya.

Bahlil menegaskan, proses pengkajian itu masih memerlukan waktu. Dia menargetkan proses tersebut akan dijalankan dalam 1 minggu ke depan. Setelah itu, dia akan melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kemungkinan subsidi BBM dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lantas, apa harga Pertalite akan naik dan dilepas pasar?

Bahlil mengatakan akan meramu formulasi skema subsidi BBM dalam satu minggu ke depan. Meski, skemanya akan mengerucut pada BLT BBM. 

Terkait perubahan harga Pertalite usai subsidi BBM jadi BLT, Bahlil menyebut masih akan mengkaji dampaknya. Pertalite sendiri masuk dalam kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mengandung unsur subsidi. Di sisi lain, BBM Subsidi mencakup Bio Solar sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT).

"Kita lagi mengkaji opsi-opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan," kata Bahlil saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan, pengambilan keputusan soal BBM Subsidi ini perlu dilakukan secara hati-hati. Memurut dia, ada banyak variabel yang perlu dihitung sebelum mengambil keputusan final.

"Karena ini kita harus hati-hati. Semuanya harus kita mempertimbangkan inflasi, kita mempertimbangkan lapangan pekerjaan, kita mempertimbangkan pertumbuhan, kita mempertimbangkan pemerataan, nelayan-nelayan juga kita harus pertimbangkan, kemudian pertanian-pertanian juga kita harus pertimbangkan ya. Semuanya kita pertimbangkan," urainya.

"Memang nggak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus, betul-betul kita harus hati-hati," tegas Bahlil.

Sementara itu, dia tak berbicara banyak mengenai acuan aturan yang nantinya melandasi skema BLT BBM nantinya. Keputusannya masih akan menunggu soal skema yang dipakai nantinya.

"Setelah ada keputusan formulasi, baru kita putuskan. Apakah memang ke aturan baru atau ke aturan lama, nanti kita putuskan," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

"Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan," kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG," ungkapnya.

Tak Tepat Sasaran

Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

"Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya," katanya.