Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM Kebagian Anggaran Rp 686,1 Miliar di 2025

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa kementeriannya kini memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp.686.126.954.000 untuk pembagian tahun 2025.

Untuk tahun 2024, total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebesar Rp.937.160.229.000, yang harus dibagi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Tersisa pagu anggaran sebesar Rp.686.126.954.000 yang akan dibagi sebesar 40% untuk Kementerian Koperasi dan 60% untuk Kementerian UMKM," ungkap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (6/11/2024).

Menteri Koperasi mencatat, pagu anggaran Kementerian Koperasi mencapai Rp.274.450.781.000 dan pagu anggaran Kementerian UMKM sebesar Rp.411.676.173.000.

Namun, anggaran tersebut tidak termasuk pagu PNBP yang mencakup LPDB senilai Rp.226.039.275.000 dan PNBP LLP senilai Rp.25.000.000.000.

Dalam paparannya, Budi juga mengungkapkan, saat ini belum ada pembagian pegawai antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

"Isu pembagian SDM antara Kementerian Koperasi dan kebutuhan UMKM di mana Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 1.181 orang karyawan, meliputi 950 pegawai terdiri atas PNS, PPPK, dan non ASN serta tenaga outsourcing," bebernya.

Selain itu, kedua kementerian tersebut juga belum menyelesaikan pembagian aset.

"Pembahasan dengan Kementerian UMKM terus kami langsungkan terkait isu-isu tersebut, kami mohon dukungan Komisi VI," ucap Budi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melihat peran koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, koperasi susu untuk memasok kebutuhan MBG.

“Koperasi susu Indonesia potensinya besar sekali, sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas,” ujar Budi Arie dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/11/2024).

Dia memastikan ada banyak koperasi susu berkualitas, seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali.

Dia mengantongi data, koperasi susu di Indonesia mayoritas baru bisa memproses pasteurisasi. Untuk melakukan pengembangannya, dia mengusulkan ada bantuan dana dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UMKM.

“Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT. Nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir," tuturnya.

Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menyatakan dukungannya. Ia siap berkoordinasi dengan Kemenkop dan Badan Gizi Nasional. Kemendes membina 75.265 desa dan sekitar 20.367 BUMDes. Setengah dari BUMDes tersebut bergerak di sektor pangan.

“Kami akan mempersiapkan semua dan mengarahkan BUMDes yang tersebar, bekerja sama dengan koperasi terkait pembagian distribusi bahan pokok untuk program makan bergizi gratis,” ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30 ribu satuan, sebagian besar di Pulau Jawa.

“Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucapnya.

Dadan menegaskan peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Ia juga menyebut potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” ujarnya.

Dadan mencontohkan pelaksanaan MBG di Warungkiara, Sukabumi. Proyek percontohan selama 10 bulan ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Koperasi dan BUMDes berperan penting dalam program ini. Mereka mengoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan.