Siap-Siap, Prabowo Mulai Pindahkan PNS ke IKN di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Kabinet Indonesia Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang bisa dimulai pada 2025 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono saat menyambangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Pria yang juga dikenal dengan sapaan Pak Bas ini mengatakan, dirinya berjumpa dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk melaporkan progres pembangunan IKN sampai November 2024. Sekaligus membahas rencana pemindahan PNS ke ibu kota baru tersebut.

"Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo. Timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN," kata pak Bas.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

"Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua," ujarnya.

"Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," Basuki menambahkan.

Namun, Basuki masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait jadwal pasti kapan ASN bisa mulai berpindah ke IKN di tahun depan.

"Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya," ungkap dia.

Sementara untuk tahap kedua di 2028, pembangunan IKN akan difokuskan untuk pembangunan ekosistem bagi lembaga yudikatif dan legislatif. Semisal Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga DPR dan MPR.

"Saya minta arahan beliau (Menteri PPN/Kepala Bappenas), sampai dengan 2028 untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, termasuk huniannya sesuai perintah bapak Presiden yang saya harus selesaikan," tutur Basuki.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Kepala Otorita IKN) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

Diketahui sebelumnya, Basuki Hadimuljono merupakan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) dan Plt Kepala Otorita IKN di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan Basuki berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

"Mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita IKN. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2024, Presiden RI Prabowo Subianto," demikian bunyi Keppres yang dibacakan.

Basuki pun mengaku siap kejar target menyelesaikan proyek IKN pada tahun 2028, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau (Presiden Prabowo Subianto) bilang, 'sudah ya, saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah'. Iya (selesai) 2028," kata Basuki usai pelantikan.

Dia menjelaskan, pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sendiri tersisa yudikatif dan legislatif. Sementara, Istana Presiden sudah rampung dan kantor kementerian dalam proses pembangunan.

Selain itu, Basuki menepis kabar bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih lambat dibandingkan era Presiden ketujuh RI Jokowi. Menurut dia, Prabowo justru ingin pembangunan IKN rampung dalam waktu 3-4 tahun.

"Oh, enggak (diperlambat) justru dia minta selesai 3-4 tahun," terang Basuki.

Berikut sederet pernyataan Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Presiden RI Prabowo Subianto dihimpun Tim News Liputan6.com:

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Basuki merupakan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala Otorita IKN di pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan Basuki berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

"Mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita IKN. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2024, Presiden RI Prabowo Subianto," demikian bunyi keppres yang dibacakan.

Basuki lalu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Prabowo. Dia berjanji akan menjalankam tugas jabatan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika jabatan.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," katanya.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Basuki menambahkan.

Basuki pun mengaku siap kejar target menyelesaikan proyek IKN pada tahun 2028, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Basuki usai dilantik Prabowo menjadi Kepala Otorita IKN, Selasa (5/11/2024).

"Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya, saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah'. Iya (selesai) 2028," kata Basuki usai pelantikan.

Dia menjelaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sendiri tersisa yudikatif dan legislatif. Sementara, Istana Presiden sudah rampung dan kantor kementerian dalam proses pembangunan.

Basuki pun menargetkan gedung untuk lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dan hunian ASN bisa rampung 2028. Dengan begitu, sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028, sesuai keinginan Prabowo.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," kata Basuki.

Basuki lalu menepis kabar bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih lambat dibandingkan era Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, Prabowo justru ingin pembangunan IKN rampung dalam waktu 3-4 tahun.

"Oh, enggak (diperlambat) justru dia minta selesai 3-4 tahun," kata Basuki.

Dia pun berkomitmen menyelesaikan proyek IKN pada tahun 2028, sesuai keinginan Prabowo. Basuki menuturkan selama ada anggaran dan program, dirinya akan menuntaskan proyek IKN.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?," ucap Basuki.

Kemudian, Basuki menyebut Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi akan berkunjung ke IKN, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Bahkan, kata dia, Jokowi akan rutin berkunjung ke IKN.

"Alhamdullilah dua hari lalu, (Jokowi) bilang mau ke sana (IKN). Iya (dalam waktu dekat) nanti lihat jadwal beliau kan dia ingin lebih sering ke sana," terang Basuki.

Basuki akan berkunjung ke IKN pada Kamis, 7 November 2024 untuk mempersiapkan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke IKN. Sementara terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN, Basuki belum mengetahuinya.

Pasalnya, Prabowo akan melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, hingga London. Rencananya, Prabowo akan melakukan lawatan mulai 8 November 2024.

"Belum, beliau juga kan mau ke luar negeri. Belum tahu saya," jelas Basuki.