BUMN Pangan Bakal di Bawah Komando Kementan, Ini Tanggapan Erick Thohir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terbuka dengan rencana Kementerian Pertanian mengelola BUMN Pangan. Menurut dia, ini bagian dari penguatan peran perusahaan pelat merah.

Dia merujuk pada proses transformasi BUMN yang mulai memangkan jumlahnya dari 114 menjadi 47 perusahaan saja. Pada jumlah ini, BUMN dikatakan memiliki kinerja dan kondisi yang baik.

"Jadi ya kalau BUMN-BUMN ini sudah dianggap baik, banyak pihak melihat ini bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka," kata Erick, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Dia menuturkan, saat ini banyak restrukturisasi yang dilakukan terhadap BUMN. Termasuk soal public service obligation (PSO) atau subsidi.

"Jadi kalau saya tidak pernah berpikir negatif, selama ini pelayanan kepada masyarakat publik itu ditingkatkan, investasi juga bisa memperkuat juga sinergi daripada ekonomi nasional, ya kita sangat terbuka," ujar dia. 

BUMN Pangan seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog rencananya berada di bawah komando Kementerian Pertanian. Misalnya berkaitan dengan pelaksanaan subsidi pupuk. 

Belakangan, hal tersebut telah diproses pemerintah dan penyaluran pupuk subsidi cukup diatur Kementan. Sementara itu, terkait Bulog akan ditransformasikan menjadi badan langsung di bawah Presiden.

"Dalam membangun bangsa ini, jangan bicara kelebihan atau kekurangan tugas. Yang penting tugas yang ada di depan mata diselesaikan dengan baik dan maksimal," tegas Erick.

Erick menerangkan soal kewenangan Kementerian BUMN ke depannya. Misalnya, terkait dengan pemilihan manajemen di BUMN Pangan setelah beralih nantinya. 

Dia mengatakan, hal itu akan merujuk pada ketentuan yang mengatur nantinya. Erick hanya menegaskan, Kementerian BUMN sejatinya hanya membantu pengelolaan perusahaan pelat merah.

"Saya enggak melihat masalah pemilihan direksi komisaris, itu kan tentu wewenang langsung kepada Bapak Presiden. Tergantung nanti struktur daripada undang-undang atau PP-nya yang saya tidak tahu. Kementerian BUMN itu kan sebenarnya kita hanya mengelola. Kepemilikan itu ada di Kementerian keuangan dan negara," tuturnya.

"Jadi itu bagian yang sah-sah saja. Selama tadi program pemerintahnya dan juga tugasnya bisa berjalan tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," Erick menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali mempercayakan Erick Thohir untuk memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2024-2029. Erick menegaskan bahwa BUMN siap mendukung penuh program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Prabowo dalam lima tahun mendatang.

"BUMN siap memperkuat ekosistem ketahanan pangan nasional yang lebih terintegrasi ke depan," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dukungan BUMN untuk Swasembada Pangan

Salah satu langkah konkret Kementerian BUMN dalam mendukung program swasembada pangan adalah memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran. Erick menegaskan bahwa dengan penyaluran pupuk yang lebih efektif, produktivitas pertanian nasional akan meningkat signifikan.

"Kita punya pupuk, dan pupuknya harus tepat waktu, tepat sasaran. Apalagi nanti akan ada digitalisasi untuk memperkuat proses ini," jelas Erick Thohir.

Selain itu, Kementerian BUMN akan melanjutkan akselerasi hilirisasi sesuai visi Presiden Prabowo. Transformasi BUMN juga akan terus didorong, termasuk dari segi profesionalisme, transparansi, hingga inisiatif bersih-bersih di tubuh BUMN.

Transformasi BUMN dan Kolaborasi dengan Swasta dan UMKM

Erick menegaskan pentingnya loyalitas dan komitmen untuk menjalankan visi Prabowo, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan UMKM. Sebagai bagian dari transformasi, Erick akan melanjutkan program perampingan jumlah BUMN, yang akan dipangkas hingga tersisa 30 perusahaan, demi meningkatkan efektivitas dan daya saing di pasar global.

"Dalam pasar yang semakin terbuka, kita harus menciptakan keseimbangan antara swasta, UMKM, serta investasi dalam dan luar negeri. Ini adalah tantangan yang harus kita atasi," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah berjanji untuk membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu lima tahun. Dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10), Prabowo menyatakan optimisme bahwa target ini bisa tercapai paling lambat dalam empat hingga lima tahun ke depan.

"Saya yakin paling lambat dalam 4 sampai 5 tahun kita akan mencapai swasembada pangan," ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa program ini sangat penting mengingat potensi gangguan produksi pangan global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. Dalam situasi krisis, fenomena pembatasan ekspor pangan oleh negara produsen bisa menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com