Ada Drama Darurat Militer, Bagaimana Dampaknya terhadap Ekonomi Korea Selatan?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024. Akan tetapi, Presiden Yoon Suk Yeol membatalkannya beberapa jam kemudian.

Mengutip Business Insider, Rabu (4/12/2024), dekrit tersebut yang memberlakukan kendali militer sementara dan penangguhan kegiatan pemerintahan sipil dan kebebasan sipil, menandai deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan sejak demokratisasi negara tersebut pada 1987.

Terakhir kali pemimpin Korea Selatan mengumumkan darurat militer pada 1979 setelah pembunuhan presiden. Kekacauan yang diakibatkan kejadian ini mungkin akan terasa untuk beberapa waktu.

Seruan agar Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri semakin meningkat. Anggota parlemen oposisi mengatakan akan memulai proses pemakzulan jika dia tidak mengundurkan diri.

Setelah Yoon memerintahkan darurat militer, parlemen Korea Selatan memberikan suara bulat untuk memblokir keputusan itu menyatakan tindakan tersebut tidak sah, tetapi darurat militer tetap berlaku.

Yoon mengumumkan mencabut daruat militer dan menarik pasukan. Kepala Staf Gabungan kemudian mengatakan pasukan yang dikerahkan telah kembali ke unit asalnya. Setelah itu, kabinet Yoon menyetujui pembatalan darurat militer.

Pembatalan darurat militer tidak cukup untuk menghalangi kecemasan ekonomi yang muncul akibat kerusuhan itu. Pada Rabu, 3 Desember 2024, indeks Kospi Korea Selatan melemah hampir dua persen setelah bel pembukaan. Kemudian indeks Kospi memangkas koreksi.

Won jatuh ke level terendah sejak Oktober 2022 tetapi memangkas kerugian pada jam-jam perdagangan Asia.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan di negara tersebut termasuk SK Group Korea Selatan, konglomerat bisnis semikonduktor dan energi serta pembuat kapal Korea HD Hyundai menyelenggarakan rapat eksekutif darurat pada Rabu dini hari, menurut Bloomberg.

“Kami khawatir peristiwa ini dapat memengaruhi peringkat kredit negara Korea Selatan, meski hal ini masih belum pasti pada tahap ini,” ujar Ekonom Senior ING Economics di Seoul, Min Joo Kan.

Pemimpin partai Yoon mengatakan, partai yang berkuasa merasa sangat menyesal kepada publik menambahkan kalau presiden harus menjelaskan situasi tragis ini secara langsung dan menyeluruh serta mereka yang menyerukan darurat militer harus diminta pertanggungjawaban.

Kepala Staf Yoon dan lebih dari 10 sekretaris senior telah mengundurkan diri. Serikat pekerja terbesar di negara itu yakni Konfederasi Serikat Buruh Korea melakukan mogok tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri.

Mengapa memberlakukan darurat militer?

Yoon mengindikasikan langkah itu diperlakukan untuk melawan Korea Utara tetapi langkah itu tampaknya setidaknya sebagian bersifat politis.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Yoon berbicara tentang pasukan anti negara, Ia mengatakan, darurat militer diperlukan untuk menormalkan negara. Ia mengkritik politikus negara tersebut dan menanggapi serangkaian kemunduran politik yang telah menggagalkan agendanya.

Yoon mengalami tingkat penerimaan yang rendah tahun ini dan telah digambarkan oleh kritikus sebagai presiden yang tidak berdaya. Hal ini karena ia memegang jabatan tertinggi negara tanpa mayoritas di legislatifnya.

People Power Party kalah dalam pemilihan umum pada April, di mana Partai Demokrat Korea yang merupakan pesaingnya memperoleh 175 dari 300 kursi di Majelis Nasional.

Mayoritas oposisi di parlemen pekan lalu memberikan suara untuk memangkas hampir USD 3 miliar dari anggaran Yoon pada 2025 yang merusak rencananya. Oposisi juga telah mencoba untuk memakzulkan tiga jaksa penuntut utama, demikian laporan the Associated Press. Yoon juga telah terlibat dalam beberapa skandal termasuk satu skandal di mana istri presiden dituduh memanipulasi saham.

Bahkan ketika ia membatalkan keputusannya tentang darurat militer, Yoon terus kritik orang-orang yang dianggap menggagalkan agendanya meminta agar Majelis Nasional segera menghentikan tindakan sembrononya yang melumpuhkan fungsi negara melalui pemakzulan berulang kali, manipulasi legislatif dan manipulasi anggaran.

Keputusan untuk memberlakukan darurat militer menyebabkan aktivitas parlemen dilarang, menurut kantor berita Yonhap yang didanai pemerintah negara itu. Siapa pun yang melanggar aturan itu dapat ditangkap tanpa surat perintah.

Kantor berita itu juga mengatakan kalau media di bawah kendali militer Korea Selatan. Ketentuan darurat militer juga memungkinkan penangguhan kebebasan sipil tertentu.

Pasar bereaksi cepat terhadap krisis politik Korea Selatan dengan saham Korea yang terdaftar di Amerika Serikat dan Won Korea Selatan terpukul pada perdagangan semalam.

Pemerintah Korea Selatan pun bergegas meyakinkan investor. Kementerian Keuangan itu mengatakan pada Rabu, 3 Desember 2024 kalau siap untuk menerapkan semua langkah yang diperlukan untuk menstabilkan pasar keuangan.

“Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke dalam saham, obligasi, pasar uang serta valas untuk sementara waktu hingga semuanya kembali normal sepenuhnya,” kata Kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Bank of Korea mengadakan pertemuan darurat pada Rabu pagi, 4 Desember 2024. Bank sentral Korea Selatan berjanji meningkatkan likuiditas jangka pendek dan menstabilkan pasar.

Ekonom Citi Kim Jin-wook menyampaikan dalam catatan risetnya kalau kekacauan politik dapat memiliki efek jangka pendek bagi pasar dan ekonomi dengan respons kebijakan yang proaktif.

Bloomberg melaporkan, ekonom Woori Bank, Min Gyeong-won menuturkan ketidakpastian politik akan menganggu minat investor terhadap aset Korea seperti saham dan obligasi pemerintah.

Di sisi lain, pernyataan darurat militer yang tidak terduga dari Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa, 3 Desember 2024 diikuti dengan pencabutan darurat militer enam jam kemudian membingungkan perusahaan asing yang berbisnis di Korea Selatan.

Akibatnya banyak perusahaan jadwalkan ulang kegiatan di Korea Selatan dan menyarankan karyawan untuk bekerja dari rumah.

Mengutip Korea Times, pebisnis asing dilaporkan mengikuti saran dari kedutaan masing-masing yang sebagian besar telah mendesak warga negara mereka untuk hindari pertemuan besar.

Tidak seperti dekrit darurat militer yang dikeluarkan di bawah kediktatoran militer mendiang Presiden Park Chung-hee pada 1970-an, dekrit darurat militer terbaru yang dikeluarkan pada pukul 11 malam, Selasa, 3 Desember 2024 bahkan tidak memiliki klausul yang menyatakan pemerintah akan menjamin kebebasan warga asing untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bepergian di Korea Selatan termasuk untuk wisatawan.

“Kami akan memantau situasi ini secara menyeluruh, tetapi tidak ada yang signifikan untuk dilaporkan saat ini,” ujar juru bicara American Chamber of Commerce in Korea.

Adapun anak perusahaan IBM dan Intel di Korea Selatan juga merekomendasikan karyawannya untuk bekerja dari rumah.

CEO Tesla Elon Musk berkomentar Wow pada sebuah unggahan di platform X, dahulu bernama Twitter tentang pengesahan resolusi bulat Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, tiga jam setelah ia menanggapi unggahan lain yang menyatakan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengumumkan darurat militer.

Elon Musk yang telah berulang kali menunjukkan ketertarikannya pada Korea Selatan dengan menyebutkan angka kelahiran yang rendah di negara itu juga menjawab “ini mengejutkan”. Ini sebagai tanggapan terhadap seorang pengguna yang bertanya apa yang sedang terjadi di Korea Selatan saat ini.