Otorita IKN Minta Duit Rp 8,1 Triliun, Menko Airlangga: Presiden Sedang Siapkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait usulan tambahan anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp8,1 triliun di tahun 2025.

"Nanti di istana ada pembagian Dipa," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun. Basuki mengatakan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp 6,3 triliun di DIPA.

Adapun tambahan suntikan dana diperlukan untuk mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.Pasalnya proses lelang pembangunan proyek yudikatif dan legislatif untuk lembaga hukum tertinggi dan perwakilan rakyat itu akan segera dimulai pada tahun depan.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun 2025 mendatang.

Anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Rinciannya, anggaran untuk pembangunan IKN mencakup Badan Otorita IKN sebesar Rp 5,8 triliun, dan di Kementerian PUPR senilai Rp 9,11 triliun.

Permintaan Basuki

Untuk diketahui, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.

Basuki mengatakan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp 6,3 triliun di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun tambahan suntikan dana diperlukan untuk mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.

"Karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya, kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun," ujar Basuki di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Selaras, proses lelang pembangunan proyek yudikatif dan legislatif untuk lembaga hukum tertinggi dan perwakilan rakyat itu akan segera dimulai pada tahun depan.

"Kami sudah punya di LPSE (terpampang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik)," kata Basuki.

Lebih lanjut, Pak Bas juga menangkis isu bahwa pembangunan IKN ke depan akan ada potensi perlambatan, akibat program strategis milik Prabowo.

Pernyataan itu ditimpali langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Berdasarkan arahan Prabowo, ia menyebut pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

"Tetap melanjutkan kan. Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini ya kan. Ya kita tetap melaksanakan," ucap Diana.