Kementerian Transmigrasi Siapkan Tenaga Kerja untuk Sukseskan Kemandirian Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Transmigrasi siap kerahkan tenaga kerja untuk sukseskan target kemandirian pangan pemerintah. Hal ini seiring sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian.

"Kementerian Transmigrasi adalah mitra strategis Kementerian Pertanian yang siap membantu dalam penyediaan tenaga kerja," kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman saat mengunjungi lahan cetak sawah dan kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis, 19 Desember 2024 seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/12/2024).

Kunjungan ini dilakukan untuk memperkirakan jumlah transmigran yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan 200 ribu hektar sawah.

Dalam kunjungannya ke kawasan transmigrasi Dadahup, Iftitah bersama rombongan diterima oleh jajaran Kementan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan tokoh masyarakat Dadahup.

Menteri Iftitah mengungkapkan salah satu inovasi yang sedang dikaji adalah meningkatkan jumlah kepemilikan lahan, dalam bentuk saham, sebagai wujud kepemilikan bersama lahan transmigrasi, pada transmigran. Saham-saham ini diterbitkan Badan Layanan Umum (BLU) di tiap kawasan transmigrasi.

"Jika dulu diberikan lahan 2 hektare, ke depan sedang diusulkan untuk ditambah menjadi 5 hektare, namun dalam bentuk saham," kata Menteri Transmigrasi.

Sementara itu, Kementan menyampaikan telah membentuk Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda atau milenial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Setiap Brigade terdiri dari 15 petani untuk mengelola 200 hektar sawah. Dengan demikian dibutuhkan 15 ribu petani untuk 200 ribu hektar sawah yang direncanakan.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah menyatakan kawasan transmigrasi Dadahup didorong untuk menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan pertanian modern terintegrasi dan inklusif.

"Progres pembukaan lahan cetak sawah di Kabupaten Kapuas sendiri seluas 3.125,67 hektare”, ujar Andi.

Dalam kunjungan ke kawasan transmigrasi Dadahub, Iftitah beserta rombongan juga meninjau lokasi desa eks transmigran Danda Jaya yang sedang mengembangkan produksi jamur tiram. Ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga transmigran setempat.

Kerja sama Kementrans dengan Kementan akan diprioritaskan di lima provinsi lokasi program swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Transmigrasi membahas langkah-langkah strategis dan kolaborasi untuk mengembangkan potensi investasi dalam rangka pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menjabarkan peluang kolaborasi yang dapat dijalankan oleh kedua kementerian, khususnya dalam pengembangan ekonomi di daerah wilayah transmigrasi yang jumlahnya mencapai 153 kawasan transmigrasi.

“Kami, kementerian yang kaya karena kami memiliki sekitar 153 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Dari 153 kawasan itu, kami memiliki sekitar 3,1 juta (hektare) hak pengelolaan lahan. Itulah yang ingin kami berdayakan, tidak hanya dimanfaatkan oleh para transmigran tapi juga untuk perkembangan ekonomi baru,” ungkap Menteri Transmigrasi usai pertemuan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (18/11/2024).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslan menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengatakan sinergi antara kedua Kementerian dapat memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rosan, potensi yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi dalam bentuk lahan dan tenaga kerja dapat diperkuat dengan mendatangkan investor.

“Bagaimana kita bisa sinergikan dari segi lahannya, kita sinergikan dari segi tenaga kerjanya, ini yang paling penting. Dan bagaimana kita juga meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja dan para transmigran dengan investasi yang bisa masuk ke daerah tersebut,” ungkapnya.

Selain hal tersebut, kedua menteri juga sepakat dalam upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja di kawasan transmigrasi.

“Salah satu kekuatan kami adalah tenaga kerja tapi memang di beberapa tempat, (masih) unskilled dan untrained. Tentu akan ada komitmen untuk itu, bahkan ada gagasan transfer teknologi dan transfer knowledge,” tegas Menteri Transmigrasi.

Senada dengan hal tersebut, Rosan mengatakan bahwa investor yang beroperasi di kawasan transmigrasi akan didorong untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dan berkontribusi dalam peningkatan keahlian tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami selalu menuntut komitmen dari investor untuk secara progresif menggunakan tenaga kerja lokal, mulai dari pembangunan awal hingga operasional. Misalnya pembangunan suatu pabrik membutuhkan waktu dua tahun. Nah, selama dua tahun dari masa pembangunan sampai selesai, mereka sudah kita minta untuk melakukan upskilling dan reskilling dari para pekerja yang ada di daerah tersebut,” pungkas Rosan.