Menteri Ara Bentuk Tim Khusus Cek Pasokan Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Jelang akhir 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap terjun langsung ke lapangan guna mengecek langsung pasokan rumah, baik subsidi maupun non subsidi, yang dibangun pengembang di sejumlah daerah di Indonesia.

"Saya dan teman-teman tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja siap mengecek langsung pasokan rumah yang dibangun pengembang. Kami ingin data riil dan berharap pengembang perumahan bisa mempersiapkan lokasi yang akan ditinjau," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Menteri Ara menyatakan, dirinya akan mengecek lokasi perumahan di Bandung dan Bogor dalam waktu dekat. Ia juga akan menugaskan tim dari Kementerian PKP dan mitra kerja ke lapangan.

"Saya ada dua lokasi perumahan. di Bandung dan Bogor yang akan dicek. Jadwalnya sudah disiapkan silakan bagiyang ingin ikut baik media maupun mitra kerja untuk terjun ke lapangan sebagai bentuk kebersamaan untuk program 3 juta rumah," ungkapnya.

Pengecekan langsung ke lapangan merupakan tindak lanjut dari audiensi asosiasi pengembang yang meminta agar kuota Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) ditambah lantaran adanya pasokan rumah.

Dari hasil kunjungan lapangan, nantinya akan diperoleh data riil berapa jumlah pasti rumah yang siap untuk akad KPR FLPP tahun depan.

"Dari hasil pengecekan tentu akan diperoleh data pasti pasokan rumah dan jadi dasar Kementerian PKP untuk bersurat yang rencananya akan kami kirim 31 Desember 2024 mendatang ke Kementerian Keuangan. Kami ingin berusaha agar kuota KPR FLPP bisa di tambah tahun depan dan akad KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan tambahan kuota rumah subsidi 280.000 unit, yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Ara mengatakan, kuota FLPP 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit. Dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank, dengan alokasi sebesar Rp 28,17 triliun.

 "Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun," kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Menyambung pernyataan itu, Ketua Umum DPP Himpunan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, pihaknya sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025. "Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujarnya.

Ari mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp 8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi. Karena menurutnya, kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching. Karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya," tuturnya.

Melanjutkan permintaan itu, Ara menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan. Untuk kesuksesan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," pungkas Maruarar Sirait.