Ada Kebijakan Opsen Baru, Makassar Pede Raih PAD Rp 2 Triliun di 2025

Liputan6.com, Jakarta Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menggelar Anugerah Penghargaan Pajak Tax Award 2024. Kepala Bapenda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra menyampaikan bahwa penghargaan bagi pengelola dan wajib pajak berprestasi adalah wujud apresiasi pemerintah kota atas kontribusinya terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.

“Kegiatan ini sebagai bentuk motivasi dan kampanye, ajakan kepada wajib pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pajaknya untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ungkap dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Mantan Kabag Humas ini juga melaporkan bahwa dengan turunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota akan mengelola pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

“Tentu saja InsyaAllah di akhir tahun 2025 dengan potensi yang ada di pajak kendaraan bermotor di angka Rp300 miliar sampai Rp400 miliar. Jadi apabila tahun ini kita capai Rp1,6 triliun, Insyaallah akhir 2025 sudah tercapai Rp2 triliun,” ucap Firman.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto memberikan apresiasi kepada Bapenda yang mampu menjaga tradisi memberi penghargaan kepada seluruh para wajib pajak yang senantiasa taat dan patuh dalam membayar pajaknya demi pembangunan sebuah kota.

“Pak Firman bersama Tim telah berhasil memelihara sebuah tradisi menghargai para pembayar pajak. Tanpa ketaatan kita semua, Makassar tidak mungkin menjadi kota kelima terbesar PAD-nya di Indonesia,” tuturnya.

Pemberian penghargaan diberikan kepada Ratusan Wajib Pajak dan 19 Wajib Pajak yang naik ke panggung. Serta pemberian motor listrik kepada 15 kecamatan sebagain kendaraan operasional dalam peningkatan pendapatan.

Pemerintah Indonesia telah merilis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD ini diterbitkan untuk penguatan lokal taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga lebih efisien, produktif dan akuntabel.

Mengutip klc2.kemenkeu.go.id, Senin (16/12/2024), salah satu kebijakan mengenai perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini mengenai kebijakan opsen. Opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Melalui opsen ini diharapkan memperluas basis pajak lewat opsen pajak daerah. Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen yakni Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB.

Mengutip UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, pada pasal 81, opsen dikenakan atas pajak terutang dari:

a.PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

b.BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

c.Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

Berikut pengertian dari opsen PKB, open BBNKB, opsen pajak MBLB:

1.Opsen PKB

Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Opsen BBNKB

Opsen BBNKB merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3.Opsen Pajak MBLB

Opsen Pajak MBLB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk tarif opsen itu ditetapkan sebagai berikut sesuai pasal 83 ayat 1 antara lain:

a.Opsen PKB sebesar 66 persen

b.Opsen BBNKB sebesar 66 persen

c.Opsen pajak MBLB sebesar 25 persen

dihitung dari besaran pajak terutang.

Pada pasal 83 ayat dua disebutkan kalau besaran tarif opsen dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Perda.

Mengutip laman jdih.gresikkab.go.id,kebijakan opsen pajak ini wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah (pemda) pada 5 Januari 2025.  Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan opsen pajak daerah dan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan antara lain:

1.Opsen PKB/BBNKB diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.

2.Open Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

Tujuan opsen pajak daerah

Lalu apa tujuan kebijakan opsen pajak daerah? Berikut tujuan kebijakan opsen pajak daerah:

a.Percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, PKB, dan BBNKB adalah jenis pajak provinsi yang dibagihasilkan penerimaannya ke kabupaten/kota secara periodik.

Waktu penyaluran bagi hasil dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota selama ini diatur dalam Perkada masing-masing provinsi.

Dalam praktiknya bagi hasil yang masuk ke RKUD kabupaten/kota sampai ada yang melewati tahun anggaran bersangkutan.

Dengan ada opsen pajak daerah, penyaluran dilakukan langsung melalui split payment di mana bagian provinsi langsung ke RKUD provinsi dan bagian kabupaten/kota langsung ke RKUD kabupaten/kota. Dengan demikian, penerimaan itu dapat segera digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah masuk ke RKUD kabupaten/kota.

b.Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota

Dengan ada opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan dapat memperkuat sumber penerimana bagi pemerintah kabupaten/kota.

c.Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja mandatory bagi provinsi.

Dengan ada opsen pajak daerah, bagian penerimaan PKB dan BBNKB kabupaten/kota bergeser dari penerimaan bagi hasil menjadi penerimaan PAB yakni pajak daerah.

Selain itu, PKB dan BBNKB diterima oleh pemerintah provinsi secara netto atau tidak terdapat kewajiban membagihasilkan kembali ke kabupaten/kota sebagai bagian dari belanja mandatory.

d.Sumber penerimaan baru bagi provinsi atas pajak MBLB

Opsen pajak MBLB bagi pemerintah provinsi merupakan sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan di bidang izin, pengawasan dan pengendalian penambangan MBLB di kabupaten/kota.

e.Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota.

f.Dengan ada opsen pajak daerah akan meningkatkan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta peran pemerintah provinsi dalam pemungutan pajak MBLB.