Tahun Perdana Makan Bergizi Gratis, Awas Serbuan Bahan Baku Impor

Liputan6.com, Jakarta Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mewanti-wanti pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan meluncur pada 6 Januari 2024.

Dia menyoroti bahan pangan untuk program MBG tidak diambil dari impor. Setidaknya ada dua hal yang jadi perhatiannya; pertama, soal jejak karbon dari pengadaannya; kedua, dampak ekonomi yang tidak dirasakan daerah.

"Dalam konteks ekologi ekonomi ketika bahan bakunya dihasilkan dari produk impor maka nilai ekonomi, kesempatan ekonominya lebih akan tidak dinikmati oleh petani di Indonesia," kata Said Abdullah kepada Liputan6.com, Senin (30/12/2024).

Dia mengatakan, jika bahan pangannya diambil dari dalam negeri pun, produksinya harus betul-betul diperhatikan. Termasuk memperhatikan dampak terhadap ekologi atau lingkungan.

Namun, pada aspek ini, dia tak berbicara hanya soal kandungan kimia seperti pestisida. Tapi juga dampak kemasan makanan terhadap lingkungan.

"Tidak hanya misalnya lebih ramah lingkungan atau tidak mengandung kimiawi yang tinggi tapi juga bagaiamana program ini tidak memyumbang kerusakan ekologi," tuturnya.

Berikutnya, Said mewanti-wanti perlunya pengelolaan pasca makanan yang dibagikan itu tidak merusak lingkungan. Misalnya, pengelolaan sampah makanan dari menu-menu MBG.

"Mungkin pada beberapa banyak anak-anak yang menyisakan makanan ya karena tidak sesuai selera atau mungkin belum cocok di lidah mereka atau porsinya terlalu besar dan ini juga perlu dipikirkan skenarionya supaya tidak terjadi food waste dan food lost dan sampah kemasan yang ujungnya menimbulkan persoalan ekologis," terangnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

Namun, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.

Menurut Aviliani, salah satu tantangan terbesar dalam program MBG adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, dalam proses distribusi dan penyediaan makanan bergizi. 

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu juga akan disampaikan, itu tantangannya,” kata Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12/2024).

Aviliani menilai tata kelola yang baik sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

Lantaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dalam penyediaan dan distribusi makanan. 

Aviliani juga mencatat penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program MBG, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. 

"APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan,” ujarnya.

Ia pun berharap pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai kementerian serta pihak terkait bisa diperkuat untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik.