Kabar Gembira, Bansos Beras Diperpanjang Jadi 6 Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang bantuan pangan beras kemasan 10 kilogram (kg). Semula bansos beras ini akan diberikan selama dua bulan yaitu Januari hingga Februari 2025 kemudian diperpanjang menjadi enam bulan.

"Bantuan pangan beras ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan," kata Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Sayangnya, Menko Pangan belum mengumumkan kapan waktu pencairan bansos pangan beras tambahan 4 bulan tersebut. Pemerintah masih melakukan pembahasan secara intensif agar penyaluran bansos beras tidak berdampak buruk terhadap harga jual gabah petani.

"Yang 4 bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas. Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras Nanti mengganggu harga nanti kami akan rapat," bebernya.

Pemerintah membuka opsi, penyaluran bansos beras dilakukan saat musim kemarau ataupun paceklik. Waktu ini dipilih karena produksi beras dalam negeri cenderung mengalami tren penurunan.

"Nanti, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau barulah, atau musim paceklik namanya panen paceklik itu baru akan dibagi," tegasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengungkapkan akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan 10 kg selama Januari dan Februari 2025.

“Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan juga oleh Pak Presiden kemarin, bahwa Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta PBP sebanyak 10 kg,” ujar Arief dalam konferensi pers, Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

Pada kesempatan yang sama, Arief menjelaskan terkait kenaikan PPN 12 persen tidak akan ada pengenaan PPN untuk komoditas strategis seperti bahan-bahan pokok termasuk bawang merah, bawang putih, semua jenis cabai, telur, ayam, daging, dan sebagainya. 

“Jadi tidak ada pengenaan, karena kemarin ada yang menanyakan apakah komoditas strategis dikenakan PPN 12 persen, jadi tidak ada,” jelas Arief.

Pada kesempatan terpisah, Arief mengungkapkan 2024 menjadi salah satu tahun di mana harga beras biasanya tinggi pada akhir tahun, tetapi saat ini relatif stabil. Arief menjelaskan hal ini disebabkan oleh cadangan pangan pemerintah ada.

“Walaupun kondisi biasanya di Desember dan Januari produksi di bawah karena memang kita masih banyak hujan sawahnya tapi kita bisa stabilkan harga khususnya beras. Harganya baik relatif stabil karena cadangan pangan pemerintah ada,” kata Arief kepada wartawan usai menghadiri konferensi pers, Paket Kebijakan Ekonomi.

Arief menjelaskan saat ini cadangan pangan pemerintah yang ada di Bulog mencapai 2 juta ton. Arief menambahkan untuk komitmen produksi dari Kementerian Pertanian 32 juta ton pada 2025.