HSBC: Biaya Besar jadi Tantangan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom HSBC mengungkapkan tantangan ekonomi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari menilai, program MBG memiliki tantangan salah satunya biaya yang dibutuhkan tidak kecil. 

Sebagai catatan, Pemerintah menggelontarkan Rp.71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendanai skema Makan Bergizi Gratis, yang mulai berjalan pada 5 Januari 2025.

"Tantangan dalam skema makanan bergizi gratis adalah bagaimana menjadikannya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mengeluarkan biaya besar hingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi,” ungkap Pranjul dalam kegiatan HSBC: Indonesia & Asia Investment & Economic & Investment Outlook 2025, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Di sisi lain, dia melihat makan bergizi gratis memiliki manfaatkan jangka panjang yang dapat meningkatkan sumber daya manusia suatu negara. Pranjul mencontohkan beberapa negara yang berhasil menerapkan program MBG, salah satunya adalah India dan negara-negara Amerika Latin. 

Di India, makanan yang diberikan kepada penerima skema MBG sebagian besar berasal dari hasil bumi lokal, yang pada akhirnya mendukung efisiensi biaya tetapi tetap memberikan manfaat gizi yang optimal. 

"Melihat pengalaman di negara lain terutama India dan beberapa negara Amerika Latin, di mana skema seperti makanan gratis membuat tenaga kerja jauh lebih kuat dan mampu bekerja sehingga memberikan kontribusi yang produktif terhadap pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Maka dari itu, jika diterapkan dengan strategi pendekatan yang tepat, MBG dapat menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia. 

"Jika (MBG) dilakukan dengan cara yang bijak, maka dampaknya bisa sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Pranjul.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dampak positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak Senin, 6 Januari 2025.

Program ini dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan komunitas pedesaan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Luhut menyebut bahwa program ini membuat anak-anak sekolah lebih bahagia karena mendapatkan makanan bergizi tanpa mengorbankan uang jajan mereka.

"Anak-anak sangat menikmati makan bergizi ini. Mereka bilang sebelumnya hanya membawa uang jajan untuk membeli makanan yang tidak jelas gizinya. Dengan program ini, mereka bisa makan sehat dan senang," ujar Luhut.

Dampak Ekonomi di Pedesaan

Luhut juga menyoroti efek ekonomi dari program ini, yang berhasil menggerakkan perekonomian desa. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan makanan menciptakan peluang usaha baru, seperti produksi sayur-mayur dan bahan makanan lainnya.

"Uang yang berputar di desa meningkat. Ada kegiatan ekonomi baru, orang jadi membuat sayur, makanan, dan lainnya. Padahal ini baru berjalan satu minggu," tambahnya.

Pengurangan Beban Konsumsi Rumah Tangga

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menjelaskan bahwa program ini secara tidak langsung mengurangi beban konsumsi rumah tangga.

Setiap anak mendapatkan makanan senilai Rp 10.000 per hari, yang jika dihitung untuk dua anak dalam satu keluarga selama 20 hari, mencapai Rp 400.000.

"Jumlah ini hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan. Walaupun sifatnya universal, dampaknya sangat progresif. Ini adalah bentuk redistribusi pendapatan yang langsung terasa," ungkap Arief.

Ia menambahkan dampak jangka menengah dari program ini juga signifikan.

"Dalam satu tahun ke depan, program ini dapat membantu rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Rp 400.000 per bulan itu besar, hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan," tegasnya.

Program untuk Masa Depan Lebih Sehat dan Sejahtera

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan dan meringankan beban keluarga miskin. Dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak, program ini menjadi contoh nyata kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.