Danai Infrastruktur, Pemerintah Cari Utang Lagi ke ADB

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Asian Development Bank (ADB) membahas mengenai peluang kerja sama, terkait dukungan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kerja sama pembiayaan ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Melalui kerjasama dengan pemerintah, ADB telah mengucurkan sejumlah dana untuk pembangunan infrastruktur Indonesia. Termasuk untuk pengelolaan air dan irigasi dengan dukungan pembiayaan senilai USD 1 miliar, atau setara Rp 16,275 triliun.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian PU dengan ADB dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Pertemuan ini diharapkan dapat mendiskusikan dan menjajaki potensi inisiatif kolaboratif antara Indonesia dan ADB, dalam memberikan dukungan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya pada sektor infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung ketahanan pangan, energi, air, dan pembangunan infrastruktur hilir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2025).

ADB sebagai salah satu mitra pembangunan internasional yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia guna mempercepat program pembangunan infrastruktur.

Kementerian PU bersama ADB telah bekerjasama di bidang jalan dan jembatan, penyediaan air minum, sanitasi, dan modernisasi irigasi melalui skema KPBU. Salah satunya City Wide Inclusive Sanitation Project yang tersebar di Mataram (Nusa Tenggara Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Semarang (Jawa Tengah).

Country Director ADB Jiro Tominaga mengatakan, sejumlah kerja sama konkrit yang telah dan akan dilakukan dengan dukungan ADB. Salah satunya proyek modernisasi irigasi dengan nilai USD 500 juta. Lalu, Flood Management in Priority River Basins Project senilai USD 500 juta.

"Kami mengakui bahwa sektor pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas ADB di Indonesia. Semoga dengan pertemuan ini, akan semakin meningkatkan dan memperluas kerjasama antara Indonesia dan ADB,” kata Jiro Tominaga.

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) dan Mastercard mengumumkan kolaborasi strategis baru dalam pengadaan akses pendanaan bagi UMKM di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Dalam kolaborasi tersebut, Mastercard Impact Fund mengeluarkan hibah senilai USD 5 juta atau sekitar Rp 80,9 miliar untuk mendukung hingga USD 1 miliar pembiayaan ADB kepada lembaga keuangan yang akan menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 Mastercard mengungkapkan, setidaknya 50% dari total pembiayaan ADB akan dialokasikan untuk UMKM yang dipimpin atau dimiliki oleh perempuan serta pembiayaan terkait iklim untuk usaha kecil, selama periode empat tahun. Pasar target awal mencakup India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Georgia.

"UMKM adalah tulang punggung perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik, namun banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang memadai," kata ADB Vice-President for Market Solution, Bhargav Dasgupta dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/12/2024).

"Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian ADB dan Mastercard, fasilitas ini akan membuka potensi UMKM, khususnya yang dikelola oleh perempuan atau yang mendukung pembiayaan terkait iklim, sehingga memberdayakan para pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan," ujarnya.

Vice Chairman of Mastercard and Board Director of the Mastercard Impact Fund, Jon Huntsman juga mengatakan bahwa 'Kemitraan ini memperkuat upaya kami di Asia-Pasifik untuk mendukung para pelaku wirausaha dan usaha kecil, yang merupakan tulang punggung masyarakat dan perekonomian. Dengan meningkatkan ketahanan terhadap tantangan iklim dan ekonomi, kami  bertujuan untuk membantu lebih banyak individu, komunitas, dan pelaku usaha menuju inklusi keuangan dan kesejahteraan".

Adapun President Asia Pacific Mastercard, Ari Sarker menuruturkan bahwa, meskipun telah lama menjadi bagian penting dari perekonomian, UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam  akses ke kredit, yang merupakan sumber daya penting untuk mendorong pertumbuhan dan ekonomi mereka.

"Agar pertumbuhan benar-benar inklusif, menutup kesenjangan pembiayaan UMKM harus menjadi fokus utama bagi sektor publik dan swasta. Kemitraan ini merupakan langkah berarti ke arah tersebut," imbuhnya.