Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional dengan menyetor dividen interim sebesar Rp10,88 triliun ke negara.
Pembayaran dividen tersebut merupakan bagian dari total dividen interim BRI sebesar Rp20,33 triliun yang dibayarkan pada Rabu, 15 Januari 2025. Dividen ini setara dengan Rp135 per lembar saham, dengan negara sebagai pemegang saham mayoritas yang memperoleh 53,51% atau setara 80,61 miliar saham BRI.
Baca Juga
Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BRI memiliki kewajiban menyetorkan dividen kepada negara melalui pembayaran dividen.
Advertisement
Sunarso juga menegaskan bahwa laba yang dihasilkan perseroan tidak hanya menjadi hak pemegang saham, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
"Melalui pembayaran dividen, mayoritas laba BRI kembali ke negara dan dimanfaatkan untuk berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah bentuk nyata dari kontribusi kami terhadap negara," jelas Sunarso.
Besaran Dividen Interim Cerminan Kinerja Keuangan BRI yang Solid
Pembagian dividen interim 2024 oleh BRI didasarkan pada kinerja keuangan per 30 September 2024, dimana BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp45,36 triliun.
Sunarso juga menjelaskan bahwa pembagian dividen interim mencerminkan keberhasilan BRI dalam menjaga kinerja keuangan yang solid, didukung oleh modal dan likuiditas yang memadai. Per September 2024, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BRI tercatat sebesar 26,76%, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level yang memadai sebesar 89,18%.
Langkah strategis ini tidak hanya menjadi sinyal positif bagi pasar modal, tetapi juga menunjukkan konsistensi BRI dalam menjalankan transformasi bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan fundamental yang kuat, Sunarso optimis BRI dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
(*)
Advertisement