Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan, pihaknya masih terus melakukan penyidikan terkait pemasangan pagar laut dengan bambu sejauh 30,16 Kilometer (KM) di laut utara Kabupaten Tangerang, Banten.
"Jadi dari sisi hukum, kita terus lakukan proses. dan kemudian kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR yakni Komisi IV. Beliau juga hadir di sini beserta perwakilan anggota, sehingga nanti dalam laporan memudahkan kami dalam menyampaikannya," ujar Sakti, di Pos TNI AL di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Advertisement
Baca Juga
Dalam menunjang proses hukum juga, terutama dalam pengumpulan barang bukti, Kementerian KKP dalam hal ini Direktorat Jendral Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP), akan mengumpulkan bambu yang sudah dibongkar. Sebagian lainnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan nelayan, menangkap ikan, dan lainnya.
Advertisement
"Sebetulnya KKP itu sekali lagi, sudah atau langsung melakukan penyegelan, lalu punya 2aktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan masyarakat, nelayan, mereka harus melaut segera, kita sepakat secara Bersama hadir di sini, untuk melakukan pembongkaran pagar laut," ujar Sakti.
Dia pun mengapresiasi kepada seluruh anggota TNI Angkatan Laut, yang sudah lebih dulu membongkar pagar laut pada Sabtu, 18 Januari 2025.
"Ini sudah dimulai beberapa hari lalu oleh kesatuan TNI Angkatan Laut, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak staf Angkatan Laut beserta jajaran yang gerak cepat untuk memback-up kami Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang Banten ini," tuturnya.
Pembongkaran pagar laut ini pun akan terus berlanjut, bukan hanya hari ini saja, melainkan ditargetkan bisa selesai 10 sampai 15 hari ke depan.
Begini Cara Bongkar Pagar Laut di Tangerang, Bisa Lebih Cepat
Sebelumnya, pembongkaran pagar laut dari bambu di kawasan utara Kabupaten Tangerang berjalan lebih cepat dibandingkan upaya sebelumnya pada Sabtu, 18 Januari 2025. Proses pembongkaran pagar laut ini melibatkan koordinasi yang lebih baik antara TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Proses Pembongkaran Pagar LautDi lokasi pembongkaran, anggota TNI AL bersama petugas KKP bekerja keras di perairan dengan kedalaman 6-7 meter.
Menggunakan pelampung dan tali tambang, mereka mengikat bambu satu per satu sebelum menariknya menggunakan combat boat milik TNI AL.
Kolonel Evi Bayu Priatno, Dansat Kopaska Koarmada 1, menjelaskan bahwa sekali tarikan bisa mencabut pagar laut sepanjang 5 hingga 20 meter.
“Sekali narik bisa 5 sampai 20 meter rangkaian pagarnya,” ujar Kolonel Evi.
Setelah satu rangkaian bambu berhasil dicabut, petugas berpindah ke titik lain untuk melanjutkan proses serupa hingga seluruh pagar laut terangkat.
Target Ambisius TNI AL
Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menargetkan pembongkaran pagar laut ini mencapai lebih dari 5 kilometer.
Dalam pembongkaran sebelumnya, TNI AL berhasil mencabut pagar laut sepanjang 2,5 kilometer.
Brigjen Harry juga memberikan tantangan kepada masyarakat nelayan untuk membantu proses ini. Dengan personel yang kini tiga kali lebih banyak dan peralatan yang lebih lengkap, Harry optimistis target tersebut bisa tercapai.
"Kalau pertama kita dapat 2,5 kilometer, sekarang dengan personel tiga kali lebih banyak dan material lebih lengkap, minimal hari ini bisa mencapai 5 kilometer," ungkap Brigjen Harry.
Advertisement
Dukungan Armada Tempur Laut
Untuk mempercepat pembongkaran, TNI AL menurunkan puluhan kendaraan tempur laut dan armada gabungan dari berbagai instansi.
Langkah ini diharapkan memperluas jangkauan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.
“Kita punya perhitungan sendiri. Dengan kendaraan tempur dan armada gabungan, kita yakin target lebih dari 5 kilometer bisa tercapai,” tambah Harry.
Optimisme dan Kolaborasi
Dengan koordinasi yang solid antara TNI AL, KKP, dan masyarakat, pembongkaran pagar laut ini diharapkan selesai lebih cepat dari jadwal. Proses ini menjadi contoh kolaborasi efektif dalam menjaga kelestarian dan kebersihan wilayah perairan Indonesia.
Kawasan Pagar Laut Langgar Aturan
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pagar laut di Kabupaten Tangerang bisa jadi proyek reklamasi alami. Lantas apa maksudnya?
Diketahui, Trenggono telah menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait masalah pagar laut tersebut.
"Tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik, salah satunya adalah soal pagar laut," kata Trenggono, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Dia mengatakan telah mendapat informasi soal kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan ditanamnya pagar laut tersebut. Ini mengacu pada keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
"Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga," tegas dia.
Dia menduga pemagaran dilakukan untuk menahan pasir sedimentasi yang dibawa oleh ombak laut. Dalam berangsurnya waktu, pasir sedimentasi itu akan semakin menumpuk dan membentuk semacam daratan.
"Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut dia ketahan, Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami," terangnya.
Menurutnya, reklamasi alami itu bisa berdampak luas. Prediksinya bisa memberikan dampak hingga seluas 30 ribu hektare.
" Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya itu sangat besar, tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektare itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektare kejadiannya. Kan itu sangat besar," ungkap Trenggono.
"Itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh, kalau sudah dia berubah menjadi daratan itu nanti dia akan nongol sertifikatnya," sambungnya.
Advertisement