Transportasi Umum Dikasih ke Swasta, Mungkinkah?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan lelang (tender) proyek-proyek strategis kepada swasta. Termasuk di antaranya proyek seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan.

Lantas, apakah sektor transportasi umum juga bisa ikut dialihkan ke swasta?

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro menilai itu memungkinkan. Dengan catatan, pengelolaan transportasi umum tidak lepas begitu saja dari subsidi pemerintah.

"Sangat memungkinkan. Walaupun memang di mana-mana itu tetap harus ada subsidi pemerintah, baik itu subsidi langsung, operasional, subsidi tarif, atau itu bentuknya adalah subsidi infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Tory lantas mengambil contoh TransMilenio, sistem bus raya terpadu asal Kolombia, yang jadi kiblat untuk pembangunan Transjakarta. Moda transportasi itu tidak mendapat subsidi apapun dari pemerintah untuk operasionalnya.

"Kecuali uang pemerintah itu dipakai untuk bikin jalurnya, stasiunnya, deponya, kemudian itu nanti dioperasikan oleh swasta dalam bentuk KPBU, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha," bebernya.

Untuk urusan ongkos menjalankan bisnis (cost of doing business), ia menyebut pihak swasta juga tetap bisa mendapatkan cuan dalam menjalankan transportasi umum dalam urusan pelayanan publik (PSO).

Menurut dia, ada komponen dalam angkutan umum yang memang bisa mendatangkan revenue. Jika pemasukan itu dikelola dengan baik lewat model bisnis yang jelas, maka berpotensi untuk mendatangkan profit.

"Walaupun nanti ada komponen-komponen yang memang tidak menghasilkan revenue. Di situ lah kemudian harus ada pembagian peran antara pemerintah dengan swasta," kata Tory.

"Kalau memang ini ada revenue-nya, ada cuan-nya, ya diswastakan. Kita genjot seefisien mungkin, sehingga itu bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," dia menegaskan.

Adapun dalam rencana pelibatan swasta untuk beberapa proyek pemerintah, Prabowo beralasan, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien.

Mulanya, dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia beberapa waktu lalu.

"Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak bener, saya tidak menghentikan, saya mengubah," Prabowo menambahkan.

RI 1 mengatakan, beberapa proyek infrastruktur kunci akan dialihkan ke perusahaan swasta. Alasannya, swasta dinilai lebih efisien dan punya pengalaman.

"Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada seasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swatsa lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian," ungkapnya.

Dia mencontohkan, perusahaan swasta bisa masuk menggarap proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.

"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan, swasta silakan bergerak semuanya," tegasnya.

"Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan (membangun) yang penting-penting dan yang inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan swasta harusnya swasta berkembang, swasta bekerja untuk semuanya," tambah Presiden RI ke-8 itu.