Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah meminta revisi desain untuk kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, Prabowo meminta jajarannya melakukan studi banding ke tiga negara, yakni Mesir, Turki dan India.Â
"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turki, satu lagi India," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kantornya, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Baca Juga
Alasannya, Dody menyampaikan, Prabowo menilai desain bangunan di ketiga negara itu punya kemiripan dengan pola dari Indonesia.Â
Advertisement
"Mungkin pada saat beliau ke sana kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya, menurut beliau punya karakter yang mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ tim akan merekonstruksi gambar dan akan menyampaikan ke Pak Prabowo lagi," ungkapnya.Â
Untuk kelanjutan pembangunan di IKN, saat ini proses rekonstruksinya sedang menyelesaikan proyek yang jadi bagian pemerintah. Khususnya di kompleks eksekutif dan beberapa infrastruktur dasar.Â
"Tinggal menyesuaikan yang belum selesai saja, tidak banyak itu," imbuh Dody.
Artikel Desain IKN Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com?
Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat (14/2/2025):
1.Desain IKN Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India
Presiden Prabowo Subianto telah meminta revisi desain untuk kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, Prabowo meminta jajarannya melakukan studi banding ke tiga negara, yakni Mesir, Turki dan India.Â
"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turki, satu lagi India," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kantornya, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Alasannya, Dody menyampaikan, Prabowo menilai desain bangunan di ketiga negara itu punya kemiripan dengan pola dari Indonesia.Â
"Mungkin pada saat beliau ke sana kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya, menurut beliau punya karakter yang mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ tim akan merekonstruksi gambar dan akan menyampaikan ke Pak Prabowo lagi," ungkapnya.Â
Untuk kelanjutan pembangunan di IKN, saat ini proses rekonstruksinya sedang menyelesaikan proyek yang jadi bagian pemerintah. Khususnya di kompleks eksekutif dan beberapa infrastruktur dasar.Â
"Tinggal menyesuaikan yang belum selesai saja, tidak banyak itu," imbuh Dody.
Advertisement
2. Harga Emas Stabil di Tengah Ketakutan Perang Dagang Global
Harga emas stabil pada hari Rabu, didukung oleh permintaan safe-haven di tengah ketakutan akan perang dagang global yang dipicu oleh tarif baru Presiden AS Donald Trump. Sementara pasar mencerna data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan.
Dikutip dari CNBC, kamis (13/2/2025), harga emas batangan naik 0,1% menjadi USD 2.901,45 per ons. Sementara itu, emas berjangka AS turun 0,2% menjadi USD 2.927,3.
Harga turun lebih dari 1% setelah data menunjukkan indeks harga konsumen AS melonjak 0,5% bulan lalu, lebih dari yang diperkirakan, memperkuat pesan The Fed bahwa mereka tidak terburu-buru untuk melanjutkan pemotongan suku bunga di tengah ketidakpastian ekonomi yang meningkat.
Dengan data CPI hari ini yang lebih tinggi dari perkiraan, itu telah memberikan tekanan pada pasar emas. Jelas pada titik ini, setiap harapan pasar akan adanya pemotongan suku bunga tahun ini kini telah hilang, kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.
3. Anggaran Kemenkeu Disunat Rp 8,99 Triliun, DPR Titip Pesan Ini ke Sri Mulyani
Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Keuangan dalam APBN Tahun anggaran 2025 sebesar Rp8,99 triliun. Sehingga, anggaran Kemenkeu untuk tahun 2025 menjadi Rp44,203 triliun, dari sebelumnya yang sebesar Rp53,195 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah anggota Komisi XI yang berasal dari berbagai partai politik memberikan pandangannya mengenai upaya efisiensi anggaran yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
Anggota Komisi XI dari Partai PKS, Ecky Awal Mucharam, menyatakan bahwa meskipun efisiensi anggaran dilakukan, hal tersebut seharusnya tidak mengurangi semangat dan kinerja para pegawai Kementerian Keuangan.
"Jangan sampai mengurangi semnagat teman-teman pegawai Kementeria Keuangan," kata Ecky dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Efisiensi Anggaran Kemenkeu Tahun 2025, di DPR, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Advertisement
