Tak Bisa Ekspor, Freeport Turunkan Produksi Konsentrat 40 Persen

Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia telah mengurangi produksi konsentrat tembaga (ore) sebesar 40 persen dari kapasitas produksinya. Lantaran belum mendapat izin perpanjangan ekspor, sehingga kapasitas tampung hasil produksinya membludak di tempat penyimpanan.  

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, mengaku telah menerima laporan Freeport Indonesia memang telah menurunkan angka produksi konsentrat miliknya. 

"Sudah, sudah (dapat laporan), jadi 60 persen kalau enggak salah," kata Tri Winarno di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Menurut dia, salah satu putusan Freeport menurunkan angka produksinya lantaran sempat terjadi perbaikan tambang bawah tanah. Proses perbaikan sudah selesai, namun stockpile atau tempat penyimpanan konsentrat tembaga miliknya sudah penuh. 

"Ya memang stockpile-nya memang terbatas. Kemarin maintenance, ya bisa jadi penuh juga. Sudah full kayaknya. Kalau stockpile sudah penuh, dia produksinya pasti akan turun," ujar dia. 

Di sisi lain, Freeport telah kembali mengajukan izin untuk kembali bisa ekspor konsentrat tembaga, usai perizinannya habis per 31 Desember 2024. Namun, pemerintah tak bisa begitu saja memberikan izin. 

"Selama belum ada rekomendasi ekspor, Freeport enggak dapat ekspor," imbuh Tri.

Adapun salah satu syarat Freeport bisa kembali mengantongi izin ekspor, yakni menuntaskan pembangunan smelter. Hanya saja, smelter Freeport yang berada di Gresik, Jawa Timur mengalami insiden kebakaran pada Oktober 2024. 

Kementerian ESDM, lanjut Tri, juga telah melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Hasilnya ditemukan, insiden kebakaran smelter Freeport merupakan kondisi kahar atau tak disengaja. 

"Investigasinya sepertinya sudah selesai. (Hasilnya?) Kahar. Kalau misalnya sengaja, asuransinya enggak cair. Itu diasuransikan," kata dia. 

Secara aturan, Kementerian ESDM berhak memberikan rekomendasi untuk izin relaksasi ekspor. Namun, itu masih harus melalui jalan panjang, sebelum akhirnya PTFI bisa kembali menembus pasar ekspor. 

"Kalau rekomendasi mestinya ke ESDM. Tapi, rekomendasi kan hasil dari mana, itu hasil dari mana-mana. Setelah hasil dari mana-mana itu, baru ada itu (rekomendasi ESDM)," urainya. 

Ditentukan oleh Rakor dan Ratas

Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2024, masa ekspor Freeport Indonesia telah berakhir per 31 Desember 2025. 

"Karena sudah ada pembatasan. Jadi dengan adanya pembatasan harus dibawakan paling tidak itu ada rakor atau ratas untuk membolehkan," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM.

Meski begitu, Kementerian ESDM buka peluang agar Freeport bisa kembali mengantongi izin ekspor konsentrat. Namun, relaksasi ekspor harus melihat apakah insiden kebakaran yang terjadi pada smelter di Gresik, Jawa Timur disebabkan oleh kondisi kahar dan bukan kesengajaan.

"Itu harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Misalnya, ini kecelakaan, kepolisian menetapkan bahwa ini tidak ada kesengajaan, dampak-dampak yang lain, motif-motif yang lain terhadap terhentinya kegiatan," ujar Yuliot.  

Kementerian ESDM juga akan melakukan evaluasi terhadap bakal putusan izin ekspor Freeport. Lantaran, pemerintah tak ingin pelaksanaan kegiatan di hulu terganggu, yang juga berdampak terhadap penerimaan negara dan daerah.

"Jadi untuk Kemenko Perekonomian sudah mengkoordinasikan, menugaskan Kementerian ESDM sama Kementerian Perdagangan melihat kondisi ini, untuk dalam rangka adanya pemberian proses ekspor konsentrat yang sudah disiapkan PT Freeport," tuturnya. 

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia menyiapkan dana sebesar USD 100 juta per tahun sebagai anggaran investasi sosial hingga 2041. Dana investasi sosial demi mendukung berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab operasi perusahaan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Anggaran tersebut terbagi dalam beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur hingga kebudayaan dan olah raga. Dana diambil dari biaya operasional perusahaan.

Ini diungkapkan  Group Leader Project Management Office PT Freeport Indonesia, Andriyana Saputro."Ke depan investasi sosial bidang pendidikan akan semakin besar porsinya," kata dia di Komplek Kuala Kencana Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (12/12/2024).

Dia menyebutkan, secara total selama 31 tahun terakhir, Freeport telah menggelontorkan total biaya investasi sosial selama 31 tahun terakhir (1992-2023) senilai USD 2,1 miliar.

Di mana rincian dalam 5 tahun terakhir, yakni sebesar  USD 122 juta di 2023, tahun 2022 sebesar USD 122,3 juta, tahun 2021 sebesar USD 109,3 juta, tahun 2020 sebesar USD 60,7 juta dan tahun 2019 sebesar USD 62,8 juta. Khusus pada 2024, angkanya menjadi USD 151,9 juta.

Dia menuturkan, jika prioritas komposisi pembagian anggaran investasi sosial berubah-ubah, mengacu pada fokus yang akan didorong di satu waktu.

Dia mencontohkan pada 2023, inevstasi sosial terbesar ditujukan bagi pendidikan, kemudian baru kesehatan, dukungan budaya olahraga dan sosial, ekonomi, hubungan pemangku kepentingan hingga infrastruktur.

Andriyana menyebutkan program investasi sosial yang saat ini berjalan antara lain Program Kampung Sehat, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, Pengendalian Malaria, Riset Kesehatan Dasar.

Selain itu program pembangunan asrama siswa, beasiswa, guru kontrak, pengembangan guru SMK, program pengusaha binaan, penjualan produk perikanan dan pertanian, pembangunan sarana air bersih, pelestarian dan promosi budaya Komoro, pengembangan Papua Football Academy.