Alasan Jaksa Agung Titip Kelola 200 Ribu Hektare Lahan Duta Palma Group ke BUMN

Liputan6.com, Jakarta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan alasan mengalihkan pengelolaan 200 ribu hektare lahan milik Duta Palma Group ke BUMN. Salah satunya untuk menjaga kelangsungan bisnis lahan tersebut.

Dia menjelaskan, saat ini belum ada putusan final mengenai kasus yang menyerer Duta Palma Group. Sementara itu, lahan kelolaan perusahaan tersebut terancam berhenti.

"Kenapa kami memilih BUMN? Karena ini kan perkara ini belum final, jadi belum ada putusan akhir dan sementara ini pengelolaannya kan masih oleh Duta Palma," ungkap Burhanuddin dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dia mengatakan, titip kelola ke BUMN untuk memastikan tidak ada pengurangan dari barang bukti yang disita Kejagung itu.

"Untuk kelangsungan, jangan terjadi apa-apa mungkin pengurangan produk atau apapun terhadap barang bukti ini, kami titipkan," tegasnya.

Kemudian, Burhanuddin juga melihat BUMN memiliki kapasitas dalam mengelola kebun sawit. Dia mengatakan, bisa saja lahan 200 ribu hektare itu dikelola sementara oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) atau perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama.

"Kenapa BUMN? Karena yang bisa mengelola dan punya satu institusi yang bisa mengelola adalah di BUMN. Bisa mungkin nanti ke PTPN atau apapun, itu yang akan dilakukan oleh BUMN," ungkap dia.

Kejagung Titip Lahan ke BUMN

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menitipkan 200 ribu hektar lahan milik Duta Palma Group untuk dikelola oleh BUMN. Hal itu jadi kesepakatan usai pertemuan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir.

ST Burhanuddin menyampaikan, lahan seluas 200 ribu hektare itu merupakan aset sitaan yang diambil Kejagung atas perkara yang menyerep Duta Palma.

"Ada rencana bahwa hasil sitaan Kejaksaan untuk PT Duta Palma ini luasannya sekitar 200 ribu hektare," kata Burhanuddin dalam konferensi pers, di Kantor Kejagung, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dia mengatakan, untuk sementara lahan itu akan dikelola oleh Kementerian BUMN. Tujuannya menjaga kelangsungan bisnis di lahan tersebut sehingga tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa aset ini supaya bisa sementara untuk penitipannya kami akan serahkan ke Pak Menteri BUMN," ucapnya.

"Sehingga aset-aset ini tetap terjaga dan khususnya jangan sampai produknya itu menurun dan tentunya jadi harapan nantinya tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan khususnya adalah pada masyarakat yang ada dan hidup mengantungkan kepada PT Duta Palma," imbuh ST Burhanuddin.

Seperti diketahui, Kejagung telah melakukan penyitaam terhadap aset pemilik Duta Palma Group, Surya Darmadi sejak 2 tahun lalu. Ini berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penyerobotan kawasan hutan. Salah satu aset yang disita merupakan kebun sawit.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bisnis kebun sawit milik Duta Palma Group yang akan dikelola BUMN itu tetap berjalan. Dia memastikan tidak menimbulkan permasalahan yang berdampak buruk ke pekerja.

"Kami tidak mengimprovisasi seperti apa kinerja perusahaan, tetapi kami justru dibalik bagaimana menjaga aset recovery ini tidak menurun," ucapnya.

"Tadi yang disampaikan, jangan sampai nanti karena ini terjadi permasalahan tapi akhirnya terjadi pelepasan pegawai, Masyarakat yang bagian menjadi inti plasma tidak mendapatkan haknya," imbuh Erick.