Menteri PU Ajak 961 Kepala Daerah Percepat Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajak para kepala daerah yang baru dilantik, untuk berkolaborasi mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah.

Itu diutarakannya saat menghadiri pelantikan serentak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Dody Hanggodo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan, sesuai dengan Asta Cita Prabowo.

"Pelantikan ini bukan sekadar peresmian kepemimpinan baru di daerah, tetapi juga awal kerja sama yang lebih kuat antara pusat dan daerah. Saya yakin para kepala daerah yang baru dilantik akan membawa semangat baru dalam membangun wilayahnya," ujar Dody.

Dody juga menekankan, pembangunan yang efektif membutuhkan koordinasi erat antara Kementerian PU dan organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pekerjaan umum (Dinas PU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kementerian PU siap bekerja sama dengan OPD bidang pekerjaan umum di bawah gubernur dan kepala daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Kementerian PU sendiri bertanggung jawab atas proyek strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, dan infrastruktur berskala besar lainnya. Sementara itu, OPD bidang pekerjaan umum menangani jalan daerah, saluran irigasi tersier, serta infrastruktur lokal sesuai kebutuhan masyarakat.

Agar pembangunan lebih terarah, Dody mengajak kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Balai Kementerian PU di wilayah masing-masing. "Dengan koordinasi yang baik, pembangunan bisa dipercepat, efisien, dan tepat sasaran," tegasnya.

Lebih lanjut, Dody juga menyoroti efisiensi anggaran. Ia mengingatkan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, APBN dan APBD harus dikelola dengan efektif guna menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6.

"Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung pembangunan dan berdampak nyata bagi masyarakat," imbuh dia.

Pelantikan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi pembangunan yang merata dan berkualitas. Dengan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat.

"Ini tugas kita bersama. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Dody.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka dilantik oleh Prabowo secara bersamaan dalam satu rangkaian prosesi.

Mengutip Kanal News Liputan6.com, prosesi pelantikan di Istana Jakarta dimulai pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah itu tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 09.30 WIB, setelah melakukan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Pelantikan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 24 dan 25 P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030. Mereka diberikan gaji pokok serta tunjangan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupatan/Kota Hasil Pilkada Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030.

Prabowo lalu mengambil sumpah jabatan para kepala daerah masa jabatan 2025-2030. Enam perwakilan kepala daerah maju ke depan sebagai simbolis. Keenam kepala daerah itu mewakili semua agama di Indonesia.

Para kepala daerah yang mewakili yakni, Gubernur Lampung Rahmat Mizani (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Protestan).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menitipkan pesan kepada para kepala daerah yang baru dilantik, agar bisa memoles aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di wilayah kerjanya menjadi lebih profesional.

Zudan juga mengajak Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi di daerah, dapat memberdayakan para ASN dan mendorong PNS pada puncak karier tertinggi, dengan menciptakan budaya kerja profesional.

"BKN mengajak kepala daerah membangun manajemen talenta untuk menyiapkan ASN berkualitas sesuai bidangnya, dan menerapkan sistem merit berdasarkan objektivitas kinerja dan kompetensi SDM," ujarnya dalam keterangan tertulis.