Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia pada hari ini. Sejumlah nama resmi ditunjuk menduduki posisi pimpinan di badan baru ini.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani didapuk menjadi Kepala Danantara Indonesia. Jabatannya dituliskan sebagai Chief Executive Officer (CEO).
Baca Juga
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membenarkan struktur organisasi Danantara Indonesia. Termasuk penunjukkan Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara.
Advertisement
"Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani," kata Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Dia mengatakan, Rosan akan dibantu dua orang lainnya. Yakni, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir menjadi Chief Investment Officer (CIO). Tugas dari Pandu adalah mengurus soal investasi.
"Nanti akan dibantu Bapak Dony Oskaria sebagai Holding Operasional dan Bapak Pandu Syahrir yang akan memegang Holding Investasi,” ujarnya.
Asal tahu saja, peresmian Danantara Indonesia dimulai saat Prabowo meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kepala Negara juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara.
Teken UU BUMN dan Keppres Dewan Pengawas Danantara
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo juga telah menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
UU Nomor 1/2025 merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Salah satu yang diatur dalam beleid tersebut adalah pendirian BPI Danantara dan tata bisnis perusahaan pelat merah.
"Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor Satu tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Sembilan Belas tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara," ungkap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Selain itu, Kepala Negara juga resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini menjadi aturan turunan dari UU Nomor 1/2025 tentang BUMN tadi.
Advertisement
Menunjuk Dewan Pengawas
Selain soal organisasi dan tata kelola BPI Danantara, Prabowo juga telah resmi menunjukn sejumlah pejabat sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara.
"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," tuturnya.
Setelah pernyataan tersebut, RI 1 langsung menandatangani sejumlah dokumen. Ada 3 dokumen di meja dihadapannya yang ditandatangani secara bergantian.
