Prabowo Resmikan Danantara, Bagaimana Nasib INA Bentukan Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai pengelola dana investasi pemerintah (sovereign wealth fund/SWF). Padahal, pemerintah telah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang juga berperan sebagai SWF.

Lalu, bagaimana nasib INA setelah hadirnya Danantara Indonesia?

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa INA akan tetap berdiri sebagai entitas terpisah dari Danantara.

"(INA) identitas tersendiri," ujar Rosan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Senada dengan Rosan, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa INA tidak akan digabungkan ke dalam Danantara.

"Iya, INA terpisah dari Danantara," ujarnya singkat.

Rencana Awal

Padahal, pada tahap awal pembentukan Danantara pada Oktober 2024, INA sempat masuk dalam daftar lembaga yang rencananya akan dikonsolidasikan ke Danantara. Selain INA, terdapat tujuh BUMN beraset jumbo yang sempat direncanakan masuk ke badan baru ini.

Peluncuran Danantara Indonesia ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Untuk memperkuat struktur organisasi, Presiden Prabowo juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara, yang mengatur struktur kepemimpinan Danantara dengan menunjuk Rosan Roeslani sebagai CEO.

Selain itu, Prabowo mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara Indonesia, yang menetapkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

INA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, yang diteken Presiden Joko Widodo. INA resmi beroperasi sejak Januari 2021, setelah pemerintah mengucurkan modal awal sebesar USD 5 miliar.

Rincian penyaluran modal tersebut meliputi:

• USD 1 miliar pada Februari 2021
• USD 1 miliar pada November 2021
• Pengalihan saham pemerintah di dua BUMN senilai USD 3 miliar pada Desember 2021
  • Dua BUMN tersebut adalah:
    • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 7,46 miliar saham Seri B (8% kepemilikan)
    • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 5,49 miliar saham (3,63% kepemilikan)
• INA mengelola aset senilai sekitar USD 10,8 miliar atau setara Rp163 triliun.