Top 3: Susunan Pengurus Danantara Bikin Penasaran

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025).

Dalam kesempatan ini, Prabowo menunjuk Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara.

Berita mengenai susunan pengurus Danantara menjadi informasi yang paling banyak dibaca. Berikut daftarnya per Selasa (25/4/2025):

1. Lengkap! Ini Susunan Pengurus Danantara

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025). Dalam kesempatan ini, Prabowo menunjuk Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara.

Berikut adalah susunan pengurus Danantara:

• Kepala Danantara: Rosan Roeslani
• Ketua Dewan Pengawas: Erick Thohir (Menteri BUMN)
• Wakil Ketua Dewan Pengawas: Muliaman Hadad
• Holding Investasi: Pandu Sjahrir
• Holding Operasional: Donny Oskaria (Wakil Menteri BUMN)

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa dengan struktur kepemimpinan ini, Danantara diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selengkapnya

 Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional.

Langkah ini disambut positif pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam. "Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya Danantara," ujar Haji Isam melalui keterangan resmi, dikutip di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Haji Isam percaya, Danantara dapat menjadi 'mesin' kekuatan ekonomi baru Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Lewat Danantara ini, menurutnya, pengaturan aset BUMN akan lebih optimal sekaligus meningkatkan investasi yang lebih berkelas tinggi.

Selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna pada 4 Februari 2025.

Perubahan ini awalnya diketahui publik sebagai landasan hukum bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Namun, ada hal lain yang menjadi sorotan yaiitu definisi baru tentang uang negara yang dipisahkan.

"Definisi ini mengubah konsep yang selama ini berlaku. Uang negara yang dipisahkan dalam konteks UU BUMN baru ini tidak lagi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak dapat ditindak aparat hukum jika terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus dikutip Minggu (23/2/2025).

Selengkapnya