Kata Kementerian BUMN Soal Kasus Tata Kelola Minyak Mentah

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung telah menetapkan 4 pejabat salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir turut buka suara.

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla memyampaikan, Kementerian BUMN sudah menjalin komunikasi dengan BUMN yang terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi," kata Putri, ditemui awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Kendati demikian, dia belum berbicara banyak mengenai informasi terkini soal kasus tersebut. Dia juga mengatakan, Kementerian BUMN belum berkomunikasi dengan Kejagung.

"Sejauh ini komunikasi yang terjalin baru antara Kementerian BUMN dengan BUMN-nya, belum Kejagung-nya," ungkap dia.

"Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, nanti kita akan memberikan informasinya," tambah Putri.

Informasi, ada 4 pejabat di salah satu BUMN energi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang untuk 2018-2023.

Diantaranya, RS selaku selaku Dirut PT PPN, SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT KPI, YF selaku Dirut PT PIS; dan AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT KP.

Kejaksanaan Agung (Kejagung) menetapkan sejumlah pejabat di salah satu BUMN energi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Usai penetapan oleh Kejagung, posisi pejabat tersebut digantikan sementara.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menuturkan bahwa ada sistem yang berlaku dalam perusahaan. Dimana akan ditunjuk pejabat pelaksana tugas jika orang terkait sedang berhalangan. Hal tersebut berlaku juga jika pejabat tertentu tersandung proses hukum.

"Sambil menunggu putusan resmi, sesuai prosedur, jika ada pejabat tidak berada di tempat, maka akan ditunjuk pelaksana tugas harian (PTH)," kata Fadjar kepada Liputan6.com, Selasa (25/2/2025).

Kendati begitu, dia belum mengungkap siapa sosok yang ditunjuk sebagai pelaksana harian di subholding perusahaan mingas terkait kasus hukum Kejagung ini.

Fadjar juga memastikan perusahaan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Perusahaan juga menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam aspek keputusan bisnisnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Salah satunya RS selaku Direktur Utama (Dirut) PT PPN.

“Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Secara rinci, ketujuh tersangka adalah RS selaku Dirut PT PPN, SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT KPI, YF selaku Dirut PT PIS, dan AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT KPI.

Kemudian, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.