Pegawai BKN Mulai Kerja WFA, Pengaruh ke Layanan ASN?

Liputan6.com, Jakarta Penerapan skema Work Form Anyware (WFA) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru dimulai Senin, 24 Februari 2025 yang berlaku di seluruh kantor BKN baik di Pusat dan Kantor Regional BKN.

Kepala BKN Prof. Zudan memastikan efektivitas layanan BKN lewat WFA ini telah didukung dengan sistem pelayanan kepegawaian yang dapat diakses secara online oleh seluruh pegawai dan pengguna layanan, baik instansi maupun para ASN hingga masyarakat umum.

"Tugas layanan publik BKN seperti penetapan NIP, proses Kenaikan Pangkat, Mutasi, hingga Pensiun sudah dilayani secara daring lewat sistem berbagi pakai SIASN dengan seluruh instansi, jadi di manapun dan kapan pun dapat diakses," terangnya saat meninjau layanan BKN sebagai bagian plan, do, and check di Kantor BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional BKN secara daring, di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

Pada kesempatan itu, para Kepala Kantor Regional BKN I s.d XIV memaparkan perkembangan layanan kepegawaian sesuai wilayah kerja masing-masing Kanreg.

Prof. Zudan juga menjelaskan mengenai digitalisasi birokrasi di lingkungan BKN yang sudah dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan monitoring berkala, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Secara eksternal, pengguna layanan BKN dapat memonitoring perkembangan layanan kepegawaiannya lewat Helpdesk BKN dan MyASN khusus bagi pegawai ASN dan Mola BKN bagi masyarakat umum. Sementara secara internal selain oleh para pimpinan JPT Pratama masing-masing unit kerja di BKN, target dan realisasi kerja pegawai dilakukan melalui sistem e-Kinerja BKN.

Selain itu menurutnya skema WFA ini salah satunya memberikan pola pelayanan baru yang lebih efisien dan mudah bagi stakeholder untuk mengakses layanan sehingga tidak perlu repot harus datang ke kantor BKN secara langsung.

Tidak hanya itu, BKN juga telah menyiapkan layanan pengaduan online terkait layanan kepegawaian yang dapat digunakan mulai dari para pegawai ASN hingga masyarakat luas melalui SP4N LAPOR.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, penerapan skema Work from Anywhere (WFA) diatur oleh masing-masing instansi sesuai karakteristik layanan publik yang dimiliki instansi tersebut. Penerapan WFA ini harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

Menurutnya, setiap instansi memiliki karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

“Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA. Unit-unit yang menangani pelayanan publik, kebandaraan, kepelabuhan, kemudian jalan raya, sulit kalau harus WFA karena sifatnya harus dilayani secara langsung,” terang Kepala BKN dalam keterangan tertulis, Kamis (20/02/2025).

Zudan juga menjelaskan unit-unit yang melayani pengelolaan administrasi manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah melakukan sistem WFA. Untuk BKN sendiri rencananya baru akan memulai penerapan WFA ini mulai pekan depan secara bertahap diikuti dengan evaluasi secara berkala.

"Penerapan WFA untuk pegawai BKN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan diterapkan WFA satu hari dan tahap berikutnya dicoba dua hari setelah evaluasi WFA selama dua bulan pertama. Jadi ke depannya bisa dua hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, tidak ada komplain," imbuhnya.

Selain itu, Ia menyampaikan kalau penerapan WFA di BKN akan tetap diikuti dengan pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk mengevaluasi apakah target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

Terlebih layanan manajemen ASN di BKN sendiri sudah berbasis digital, mulai dari proses pengadaan ASN seperti penetapan NIP CPNS/PPPK, validasi formasi kebutuhan pegawai, penetapan Kenaikan Pangkat, status, mutasi, penerbitan Pertimbangan Teknis atau Pertek, hingga Pensiun sudah dilakukan melalui SIASN – sistem pengelolaan ASN berbagi pakai antara BKN dengan seluruh instansi.

Tidak hanya itu, Zudan menekankan bahwa penerapan WFA secara bertahap di BKN ini juga berdampak positif karena dapat menjadi acuan untuk menguji keandalan sistem dan digitalisasi birokrasi yang ada di BKN.

“Jika sistem layanan digital di BKN sudah berjalan efektif justru dapat direplikasi oleh instansi lain. BKN sendiri sudah investasi SDM digital dan sarpras layanan digital untuk menyesuaikan sistem WFA,” pungkasnya.