Ada Danantara, Wamenkeu Pastikan PNBP Tetap Aman

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disebut tetap aman meski ada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/2/2025).

Suahasil menuturkan, setoran PNBP tak hanya berasal dari satu sumber. Ada pos penerimaan lainnya yang bisa menopang kinerja PNBP. Sebelumnya dengan beralih sistem pengelolaan BUMN ke Danantara, setoran dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN bakal masuk ke pos Danantara, bukan ke pos PNBP seperti sebelumnya. Hal ini membuat Danantara dikhawatirkan dapat kurangi PNBP, yang akhirnya berpengaruh terhadap defisit APBN.

"Kalau pertanyaannya spesifik kepada PNBP, penerimaan ini berasal dari aktivitas ekonomi, yang bisa dari sektor pertambangan, pelayanan dan berbagai sektor lainnya. Jadi, tidak ada masalah dalam hal itu,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, fokus pemerintah sekarang adalah mendorong intensifikasi kegiatan ekonomi. Makin tinggi kegiatan ekonomi, PNBP maupun penerimaan negara secara keseluruhan akan meningkat.

"Ada beberapa kegiatan ekonomi yang menjadi fokus dan landasan pekerjaan kita di bidang ekonomi. Nantinya, APBN akan mengikuti. Dalam hal ini, APBN berperan dalam menentukan alokasi penerimaan negara untuk benar-benar mendorong kelanjutan dan perputaran kegiatan ekonomi,” ia menambahkan.

Menanggapi kembali efisiensi anggaran yang disebut untuk Danantara, Wamenkeu Suahasil menuturkan, dana hasil efisiensi akan dipakai secara tepat untuk hal yang benar-benar diperlukan.  Pemerintah akan memilih titik-titik yang tepat agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, 85 persen dari perekonomian Indonesia diciptakan oleh kegiatan ekonomi masyarakat, seperti konsumsi, investasi serta ekspor-impor. Maka belanja pemerintah perlu dialokasikan di tempat yang tepat sehingga dapat mendorong konsumsi yang lebih tinggi, meningkatkan investasi dan memperbesar ekspor kita. Ini adalah pekerjaan rumah besar dalam ekonomi makro kita,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi target pendapatan APBN 2025 yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah munculnya Badan Pengelola Investasi Daya Anakarta, Nusantara atau BP Danantara.

Diketahui, Badan Pengelola Investasi Daya Anakarta, Nusantara (BP Danantara) akan mengelola 65 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

"Pendapatan APBN ini harus diperhitungkan kembali setelah 65 BUMN digabung di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anakarta Nusantara atau BP Dnantara," kata Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ahmad menjelaskan, dalam rencana APBN 2025, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak, yang ditargetkan sebesar Rp2.490,9 triliun.

Target ini mencerminkan upaya peningkatan penerimaan pajak sebesar 11,5 persen dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp2.842,3 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp513,6 triliun, meskipun angka ini kini dipertanyakan dengan hadirnya BP Danantara.

Sebelum BP Danantara terbentuk, setoran dividen dari 65 BUMN ke kas negara diperkirakan mencapai Rp 5,5 triliun pada tahun 2024, dengan target untuk 2025 sebesar Rp 6,90 triliun. Jumlah ini berasal dari total aset yang dikelola oleh BUMN, yang diperkirakan mencapai Rp10,402 triliun.

"Jumlah ini akan masuk ke KAS BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi. Dividen BUMN ini akan dikembangkan terus menerus sebesar-besarnya," jelasnya.

Namun, dengan pembentukan BP Danantara, status BUMN yang dikelola oleh badan ini akan berubah. Mereka tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, yang artinya penerimaan dari dividen BUMN yang dikelola Danantara tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari PNBP.

"Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut," ujarnya.

Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menghitung dan merencanakan penerimaan negara, terutama dari sektor PNBP yang sebelumnya diandalkan dari dividen BUMN.

Oleh karena itu, Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya Kemenkeu melakukan revisi terhadap proyeksi PNBP dalam APBN 2025 untuk memperhitungkan perubahan tersebut.

"Karena itu Kemenkeu keperlu merevisi penerimaan PNBP dalam Undang-Undang PBN Penerimaan Negara, harus ada solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN," usulnya.

Selain itu, diperlukan solusi pengganti untuk menyokong penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya berasal dari dividen BUMN.

Meski demikian, Nawardi tetap percaya bahwa target pendapatan yang ditetapkan dalam APBN 2025 telah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi, investasi, dan daya saing usaha dalam mendukung penghitungan basis perpajakan.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan tak terduga, baik dalam skala besar maupun kecil, perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan ekonomi negara ke depan.

"Selanjutnya, isu aktual yang hangat tapi belum saya yakin belum memperhitungkan tantangan skala kecil dan besar yang datang secara tiba-tiba," katanya.