Momen Ramadan dan Lebaran, Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh hingga 5% pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 5,02% pada kuartal IV 2024. Angka tersebut menandai pertumbuhan ekonomi yang cukup solid meskipun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2024 juga tercatat positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Q-to-Q), yakni tumbuh sebesar 0,53%.

Dengan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan positif pada akhir 2024, seberapa besar potensi untuk ekonomi domestik mencatat ekspansi pada periode selanjutnya?

Hal ini mengingat momentum Ramadan dan Idul Fitri yang akan mendorong konsumsi masyarakat di kuartal pertama 2025. 

Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual memperkirakan perekonomian Indonesia akan mencatat pertumbuhan yang positif pada 2025, meski penuh dengan tantangan. 

David menilai, kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan daya ungkit cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam sesi Mini Studio ‘Market Outlook 2025 di BCA Expoversary 2025, Tangerang, pada 20 Februari 2025, David mengatakan sejumlah sektor seperti properti, transportasi, logistik, makanan, minuman, hingga kemasan diproyeksikan akan terdorong kebijakan pemerintah, sehingga dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. 

Tak hanya itu, terdapat juga potensi tambahan likuiditas berkat kebijakan Devisa Hasil Ekspor.

"Tentu yang berhubungan dengan properti, perumahan, ini banyak sekali subsektornya yang berkaitan dengan itu, diperkirakan akan bergerak positif. Kemudian ada sektor makanan minuman serta subsektor turunannya, termasuk sektor transportasi, logistik, packaging, kemasan itu juga akan terpengaruh positif," kata David, dikutip Kamis (27/2/2025).

David prediksi, ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh di kisaran 4,8% - 5% pada 2025. 

"Selain keberadaan katalis dari pemerintah, pertumbuhan jumlah penduduk produktif yang rata-rata mencapai 3% per tahun berpotensi berdampak positif bagi perekonomian. Alasannya, karakteristik ekonomi Indonesia adalah consumer driven economy. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk dapat mendorong peningkatan konsumsi, dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi," paparnya.

David menilai, sektor yang berkaitan dengan consumer driven sector masih akan mencatat kinerja yang cukup bagus. 

Namun, memang akselerasinya ini perlu katalis baru kalau ingin mendorong daya beli masyarakat lebih kuat. Kuncinya adalah FDI (foreign direct investment) masuk ke sektor - sektor yang banyak menyerap lapangan kerja terutama manufaktur. Kalau bisa masuk ke situ tentunya daya beli masyarakat akan lebih kuat lagi. Tentu 2025 masih banyak katalis yang saya pikir kita tunggu. Paling tidak tanpa ada katalis itu (pertumbuhan ekonomi) 4,8% - 5% masih bisa kita capai,” kata David.

David menuturkan, terdapat sejumlah tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti kondisi geopolitik, nilai tukar, hingga kebijakan protektif Presiden AS Donald Trump. "Uncertainty di globalnya masih cukup tinggi ya, tapi tetap ada beberapa katalis yang saya pikir membuat kita juga optimis. Misalnya ya, ada kebijakan (pemerintah) kan yang cukup breakthrough," imbuhnya.

Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan aktivitas ekonomi Indonesia tak akan mencatat pertumbuhan yang tidak signifikan, meski didukung oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri.

"Artinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 diperkirakan akan rendah. Meskipun ada Ramadan dan Lebaran tetapi sulit berada di angka 5 persen," ungkap Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lantaran, aktivitas ekonomi di masa Ramadan masih dihantui oleh tingginya angka Pemutusan Kerja (PHK) di sektor padat karya. Adapun di sektor hilirisasi industri ada beberapa perusahaan yang mengalami kendala dari sisi produksi olahan. 

"(Kondisi) itu bisa berdampak juga pada pendapatan masyarakat terutama di daerah Sulawesi," ujar Bhima.

Faktor pelemahan ekonomi lainnya, menurut Bhima, adalah efisiensi belanja pemerintah. Dia menuturkan, langkah tersebut juga bisa berdampak terhadap pendapatan masyarakat dan pelaku usaha di sektor akomodasi perhotelan, restoran, catering, serta sewa kendaraan.

"Jadi efeknya juga akan memperlambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada waktu Ramadan dan Lebaran.