Intip Manfaat Ganda Perdagangan Karbon bagi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Komisi XII DPR menyebut mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengupayakan percepatan perdagangan karbon di Indonesia untuk mengakselerasi pencapaian target nilai ekonomi karbon (NEK) di Indonesia.

"Perdagangan karbon ini adalah lini yang potensial di Indonesia. Selain memberikan dampak ekonomi, ini juga menjadi ikhtiar penting untuk mengurangi emisi karbon," kata Anggota Komisi XII DPR RI Gandung Pardiman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2026.

Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, menurut Gandung, diperlukan regulasi demi menstimulus penerapannya. Selain itu, sosialisasi, terutama kepada dunia industri yang banyak menghasilkan emisi karbon, menjadi sangat penting.

Politikus Partai Golkar itu menilai Indonesia sudah cukup maju dalam hal perdagangan karbon terutama karena Indonesia sudah sudah memiliki bursa karbon. "Selain optimalisasi perdagangan karbon, kita juga mendorong implementasi teknologi CCS (carbon capture storage)," ujarnya.

"Dengan penerapan CCS di beberapa industri, upaya mengurangi emisi karbon akan makin mudah, sehingga target mengurangi emisi karbon yang juga jadi komitmen Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai secara paralel dengan juga melakukan transisi ke energi bersih di sisi lain," legislator dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta itu menambahkan.

Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa, memaparkan delapan upaya percepatan perdagangan karbon untuk mengakselerasi pencapaian target nilai ekonomi karbon.

Upaya pertama, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LH Ary Sudijanto, akselerasi implementasi pencapaian target dokumen iklim enhanced national determined contribution (NDC) dan NEK dalam tataran operasional untuk mencapai persetujuan layanan level para pemangku kepentingan atau multistakeholder.

Upaya kedua ialah peningkatan edukasi dan literasi publik tentang ekosistem karbon yang berintegritas melalui sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

Ketiga, melakukan diskusi potensi dan kolaborasi pengembangan ekosistem perdagangan karbon Indonesia dengan para asosiasi, mitra, Badan Standardisasi Nasional (BSN)/Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan lembaga validasi dan verifikasi skema NEK,” ujar dia.

Keempat, penyiapan dan percepatan penyusunan peta jalan perdagangan karbon pada masing-masing sektor atau sub-sektor sesuai dengan NDC, kelima, penyiapan kebijakan dalam percepatan perdagangan karbon, antara lain terkait infrastruktur, bursa karbon, Sistem Registri Nasional (SRN) yang lebih kokoh, serta mekanisme pendukung lainnya seperti mutual recognition agreement/MRA.

Keenam, pengembangan metodologi penghitungan pengurangan emisi dan/atau peningkatan serapan gas rumah kaca (GRK).

Ketujuh, peningkatan Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) independen yang terakreditasi KAN sehingga dapat diakui baik di nasional maupun internasional.

Kedelapan, peningkatan kerja sama kolaboratif dan inklusif untuk memastikan keseimbangan antara upaya mencapai target emisi nol karbon dengan pertumbuhan ekonomi. 

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai belum hadirnya pajak karbon menjadi salah satu kelemahan Indonesia dalam mendorong industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun membandingkan kemajuan yang sudah dibuat oleh negara di Eropa, yakni Denmark dan Norwegia, di mana pajak karbon sudah berlaku dan menjadi salah satu hal yang wajib dipatuhi bisnis di negara tersebut.

"Kelemahan Indonesia ya enggak ada pajak karbon. Jadi perusahaan besar ketika bikin dosa (penggunaan karbon) gak di dipajak-kan," ujar Ridwan Kamil dalam Climate Talk Liputan6 yang disiarkan pada Rabu (26/2/2025).

"Di Denmark dan Norwegia itu perusahaan ada (dikenakan) pajak karbon. Perbankannya bayar pajak karbon karena dia ngasih kredit ke perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan, Jadi poin saya adalah negara yang makin advance itu pajak karbonnya tinggi karena bikin dosa (penggunaan karbon). Negara yang mesti kayak kita masa enggak ada pajak? Jadi orang bikin dosa itu enggak merasa bersalah," ia menambahkan.

Dalam kesempatan itu, RK juga membagikan salah satu solusi untuk mencegah tanah yang tenggelam akibat perubahan iklim, yaitu dengan membangun bendungan air. 

Namun, hal ini juga tidak terlepas dengan mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan fasilitas tersebut. "Berapa biayanya buat bikin bendungan dari Jakarta sampai Surabaya? sekitar 800 triliun. Itu merupakan harga yang cukup mahal supaya kota-kota dan kabupaten di Sumatera hingga Jawa tidak tenggelam. Jadi sangat mahal," ujar dia.

Karena itu, RK pun mendorong masyarakat untuk mulai menekan risiko perubahan iklim dengan langkah kecil. Salah satunya, mempelajari dan mencari informasi terkait cara-cara menghitung penggunaan karbon dalam kehidupan sehari-hari.

"Contoh kecil, adalah bagaimana saya ingin carbon trading ini tidak melulu dijalankan bursa korporasi. (Contoh) gampang misal ketika event yang jumlah pesertanya 100 (orang) meregister dirinya untuk mengkalkulasi (penggunaan karbon masing-masing)," imbuh RK.