Liputan6.com, Jakarta Industri keramik nasional akhirnya dapat bernafas lega setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 76K/2025 tentang Perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri dan berlaku selama 5 tahun ke depan.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut, dimana sangat dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing industri keramik nasional.
Disamping itu, kebijakan tersebut juga mampu memberikan kepastian usaha serta iklim berinvestasi yang baik, sekaligus menarik masuknya investasi baru.
Advertisement
"Perpanjangan HGBT bagi industri keramik nasional adalah game changer yang telah terbukti selama tahun 2020-2024 berhasil mendorong peningkatan daya saing dan resiliensi industri keramik nasional dimana pada periode tersebut industri keramik memasuki zona ekspansif, terjadi penambahan kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta m2 dan investasi dua pabrik sanitary/kloset dari penanaman modal asing (PMA) dengan semua total keseluruhan berkisar Rp 20 triliun sampai Rp 23 triliun dengan penyerapan tenaga kerja baru sekitar 15.000 orang," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto. Minggu (2/3/2025).
Menurutnya, kehadiran Kepmen ESDM No. 76K/2025 dipastikan akan memberikan multiplier effect positif yang besar, dimana langsung disambut oleh Asaki dengan melanjutkan kembali ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan dengan segera melakukan penambahan kapasitas ubin keramik sebesar 45 juta m2 dengan total investasi sekitar Rp 4 triliun.
"Investasi tersebut akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung paling lambat di semester kedua tahun 2026," terangnya.
Â
Kenaikan HGBT
Asaki tidak keberatan dengan kenaikan HGBT dari USD 6,5 per MMBTU menjadi USD 7 per MMBTU, namun kebijakan tersebut harus diimplementasikan sepenuhnya di lapangan, dimana pasokan volume gas harus sesuai dengan kebutuhan gas industri yang tercantum di dalam isi Kepmen ESDM tersebut.
"Jangan sampai kenaikan harga gas tersebut masih disertai kebijakan PGN untuk periode Januari - Maret 2025 dengan pembatasan 45%-50% yang dikenakan surcharge USD 16,77 per MMBTU, maka bisa dipastikan tujuan utama dari kebijakan perpanjangan HGBT untuk peningkatan daya saing industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan terwujud," terangnya.
Oleh karena itu, Asaki meminta atensi khusus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencarikan solusi bagi PGN yang selama ini telah memberatkan industri.
Â
Advertisement
Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Asaki menyakini industri keramik nasional bisa menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dan Swasembada keramik di pertengahan tahun 2026, dimana total ekspansi kapasitas baru sebesar 120 juta m2 yang dimulai sejak tahun 2020-2026 tersebut meningkatkan kapasitas terpasang keramik menjadi 670 juta m2.
"Angka tersebut sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 - 80 juta m2 per tahunnya," ungkap Edy.
Asaki memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita atas upaya dan kerja kerasnya dalam memperjuangkan perpanjangan HGBT yang sangat vital bagi industri keramik nasional.
"Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang sangat pro-industri nasional. Selanjutnya tugas Asaki untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui investasi baru yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja baru," tutup Edy Suyanto yang juga menjabat sebagai Wakomtap Kadin Bidang Industri Keramik dan Semen.
