IKN Nusantara Buka Lelang Proyek 129 Rumah dan 97 Rusun Senilai Rp 31 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menawarkan penanaman modal melalui skema KPBU untuk proyek pembangunan rumah tapak dan susun di Ibu Kota Nusantara, ibu kota Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, lebih kurang Rp31 triliun.

"Investasi swasta langsung dan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) terus didorong bangun Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.

"Tahun ini, OIKN tawarkan bangun hunian 129 rumah tapak dan 97 menara (tower) rumah susun di ibu kota Indonesia," tambahnya.

OIKN menawarkan penanaman modal proyek pembangunan rumah tapak dan susun tersebut melalui skema KPBU Rp8 triliun pada tahap pertama serta Rp23 triliun pada tahap kedua.

"Ditarget transaksi KPBU sektor hunian itu dilakukan paling lambat pada pertengahan tahun ini," ujarnya.

Pemerintah pusat bakal melibatkan badan usaha dalam proyek pembangunan infrastruktur lainnya, lanjut dia, seperti perkeretaapian, pengolahan limbah, pengolahan air, dan penyediaan energi terbarukan.

OIKN tahun ini juga berencana melakukan pembangunan terowongan multifungsi sepanjang 138,6 kilometer, melalui skema KPBU dengan proyeksi nilai penanaman modal kisaran Rp70 triliun.

"Dua surat izin prakarsa (letter to proceed/LTP) sudah diberikan kepada perusahaan asal China, dan badan usaha milik negara (BUMN) PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persreo)," katanya.

Investasi swasta langsung yang masuk Kota Nusantara dan telah ditandatangani pada tahun ini, untuk proyek bangunan multifungsi (mixed use building) seperti perkantoran, hotel hingga gedung kampus sekitar Rp1,25 triliun.

Pemilik modal yang tanda tangan siap melakukan pengerjaan proyek, PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, serta Universitas Negeri Surabaya.

Tercatat melalui delapan kali peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan gedung baru di Kota Nusantara sepanjang 2023-2024, investasi yang masuk ibu kota Indonesia itu lebih kurang Rp58,4 triliun, kata Agung Wicaksono.

Teka-teki mengenai kepastian pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya terjawab. Mulai Senin, 3 Maret 2025, pegawai ASN di lingkungan Otorita IKN resmi berkantor penuh di Nusantara.

"Hari ini, pegawai @otorita_ikn berkantor penuh di Nusantara. Seluruh proses bisnis Otorita IKN dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara," tulis akun Instagram resmi Otorita IKN (@ikn_id) dikutip di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Namun, kepindahan ini bukan sekadar relokasi administratif, melainkan sebuah transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan.

IKN dirancang bukan hanya sebagai ibu kota baru, tetapi juga sebagai simbol perubahan dan modernisasi dalam birokrasi Indonesia.

Persiapan Matang untuk Optimalisasi Kinerja

Pemindahan ASN ke IKN bukan tanpa persiapan. Otorita IKN memastikan bahwa berbagai infrastruktur penunjang telah siap untuk mendukung produktivitas para pegawai.

Dari gedung perkantoran yang modern hingga hunian ASN yang nyaman, semua telah dipersiapkan agar transisi berjalan lancar.

Langkah ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan berkelas dunia.

Dengan bekerja langsung dari pusat pembangunan Nusantara, ASN diharapkan dapat lebih fokus dalam mendukung percepatan pengembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

Pemindahan ini juga membawa berbagai peluang bagi ASN. Salah satunya adalah kemungkinan percepatan karier.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ASN yang bersedia pindah ke IKN dapat memperoleh kesempatan promosi jabatan lebih cepat, seperti yang pernah diterapkan dalam kebijakan kepindahan pegawai di Polda Papua.

Selain itu, keberadaan ASN di IKN juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur dan sistem pemerintahan baru.

Dengan demikian, mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah pembentukan ibu kota baru.